#pilkada2024#pemilu2024

KPU Nilai Banyaknya Gugatan di Pilkada 2024 Bukti Jalannya Demokrasi

KPU Nilai Banyaknya Gugatan di Pilkada 2024 Bukti Jalannya Demokrasi
Diskusi pemilu serentak, Rabu, 6 Juli 2022. Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co) – Lampung bersiap menggelar Pilkada 2024 untuk 15 15 Kabupaten/kota dan Pilgub. Secara nasional, pilkada itu bakal digelar di 514 Kabupaten/kota dan 34 Provinsi.

Pelaksanaan yang secara serentak itu dinilai berpotensi menimbulkan jumlah gugatan yang membludak di Mahkamah Konstitusi (MK) atau lembaga lainnya.

Komisioner KPU Lampung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Antoniyus Cahyalana, menjelaskan potensi itu bisa terjadi karena tiap daerah mengajukan gugatan ke MK.

Namun, tingginya sengketa pemilu bukan berarti mencerminkan pelaksanaan yang tidak maksimal. "Justru itu demokrasi dan semua bebas," ujar Anton, dalam diskusi pemilu serentak, Rabu, 6 Juli 2022.

Namun, tidak semua protes hasil pemilu bisa diterima dan didaftarkan. "Nanti ada seleksi berkas administrasi. Bisa memenuhi atau tidak," katanya.

Untuk itu, KPU selaku penyelenggara bakal memastikan memiliki integritas, bekerja sesuai tahapan, dan profesional sesuai tahapan.

"Jangan sampai ada (penyelenggara) berpihak pada parpol ataupun calon," katanya.

Menurutnya, sengketa pemilu didominasi dengan perselisihan hasil suara. Namun, dari KPU memastikan tidak akan ada kecurangan atau kesalahan input data.

"Sekarang hasil suara di TPS bisa langsung di foto dikirim ke server dan jadi bukti," ujarnya.

Praktisi Hukum, Defri Julian, mengatakan sengketa pemilu bisa diminimalisasi. Hal itu menjadi tugas liasion offcier (LO) untuk memberikan informasi kepada calon terkait hasil pemilu yang bisa dibawa ke penyelesaian sengketa.

"Kalau LO-nya pembisik, dipaksakan untuk daftar sengketa. Kalau LO-nya paham bisa memberi saran," kata dia.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait