#pilkada#pemilu#politik#beritalamsel

KPU Lamsel: Alasan Hipni-Melin Tak Memenuhi Syarat Maju Pilkada

( kata)
KPU Lamsel: Alasan Hipni-Melin Tak Memenuhi Syarat Maju Pilkada
Ketua Komisioner KPU Lamsel saat diwawancarai awak media usai pleno tertutup di aula KPU setempat, Rabu (23/9/2020). Lampost.co/Armansyah

Kalianda (Lampost.co): KPU Lampung Selatan menyatakan bakal pasangan calon kepala daerah Hipni-Melin Haryani Wijaya (Himel) tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi peserta Pilkada Lamsel 2020, karena bakal calon wakil bupati Melin Haryani Wijaya diduga pernah tersandung hukum pidana. 

Ketua KPU Lamsel Ansurasta Razak mengatakan pihaknya saat ini baru menetapkan pasangan calon Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sedangkan, pasangan Hipni-Melin dinyatakan TMS.

"Hanya Bapaslon Nanang-Pandu yang ditetapkan memenuhi syarat. Sedangkan, Hipni-Melin dinyatakan TMS karena pernah tersandung hukum. Sedangkan, penetapan Bapaslon TEC-Antoni Imam dijadwalkan pada 1 Oktober nanti," kata dia. 

Kordiv Hukum KPU Lamsel Mislamudin mengatakan sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (2a) bahwa syarat kandidat yang maju mencalonkan diri dalam Pilkada tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

"Artinya, masa percobaan bakal calon wakil bupati Melin Haryani Wijaya kan 18 bulan terhitung dari tanggal 25 Februari 2015 hingga 25 Agustus 2016. Jadi, dihitung dari 2016 itu belum 5 tahun. Jika terhitung 5 tahun mantan terpidana, maka tepatnya pada 25 Agustus 2021 nanti," kata dia. 

Sedangkan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (2d), kata Mislamudin, bahwa jangka waktu 5 tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud Ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon. 

"Jadi, pada saat pendaftaran ibu Melin Haryani Wijaya tanggal 4 September 2020 baru menjalani 4 tahun 10 hari sebagai mantan terpidana. Kami disini sifatnya menjalankan peraturan KPU," kata dia. 

Menurut Mislamudin, saat ini sudah tidak ada masa perbaikan untuk berkas bakal calon. Bahkan, penetapan ini sudah menjadi keputusan KPU Lamsel dan tidak bisa dilakukan penggantian bakal calon kecuali berhalangan tetap, gangguan kesehatan atau terpidana.

"Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang telah diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 50 Ayat 7 menyatakan dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 menetapkan pasangan calon yang diajukan tidak memenuhi syara, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengajukan pengganti," ujarnya. 

Menurur Mislamudin, jika pihak Bapaslon Hipni-Melin keberatan dengan hasil ketetapan tersebut, maka bisa mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu Lamsel. "Kalau hasil ini diajukan gugatan sengketa ke Bawaslu, maka kami nanti akan mengikuti hasil gugatan sengketa," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar