#kpu#bawaslu#pemilu

KPU Lampung Tanggapi Bawaslu soal Klarifikasi Kegandaan Keanggotaan Partai Gunakan Video   

KPU Lampung Tanggapi Bawaslu soal Klarifikasi Kegandaan Keanggotaan Partai Gunakan Video   
Ilustrasi KPU diunduh Jumat, 9 September 2022. (Foto: Istimewa)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menanggapi tudingan Bawaslu Lampung ihwal sembilan KPU kabupaten/kota yang mengklarifikasi kegandaan keanggotaan partai melalui panggilan video (video call).

Komisioner KPU Lampung Bidang Teknis Penyelenggara, Ismanto, mengatakan, pelaksanaan dengan panggilan video merupakan opsi terakhir. Sebab sejumlah pihak yang harus diklarifikasi mengalami kendala seperti sakit hingga jarak tempuh yang cukup jauh.

"Jadi, dimungkinkan untuk klarifikasi dengan sarana teknologi informasi atau video call," ujar Ismanto, Jumat, 9 September 2022.

Dia juga menyebut KPU RI telah mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 terkait pelaksanaan verifikasi. Dalam keputusan itu disebutkan, anggota partai politik yang diklarifikasi tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung ke kantor KPU kabupaten/kota dapat menggunakan sarana teknologi. Ketentuan itu digunakan untuk anggota parpol dalam kondisi sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat.

Kemudian, KPU kabupaten/kota dan petugas penghubung partai politik tingkat kabupaten/kota menyepakati sarana teknologi informasi berupa panggilan video. Keputusan KPU tersebut dikeluarkan pada Kamis, 8 September 2022 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari.

"Intinya, saran perbaikan dari Bawaslu. Kami bahas saran Bawaslu dan akan ditindaklanjuti," kata Ismanto. 

Baca juga: Uji Klarifikasi Anggota Parpol KPU Kabupaten/Kota di Lampung Terindikasi tak Sesuai Prosedur

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Lampung menemukan adanya indikasi proses verifikasi partai politik oleh kabupaten/kota yang tak sesuai prosedur.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriah mengatakan, sejumlah KPU kabupaten/kota di Lampung mengklarifikasi kegandaan partai politik yang berstatus belum memenuhi syarat (BMS) dengan cara teleconference atau video call

Padahal, dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 309 menyebutkan, KPU kabupaten/kota dalam klarifikasi keanggotaan ganda harus menghadirkan langsung orang yang belum bisa dipastikan.

Total ada sembilan KPU terindikasi mengklarifikasi tidak sesuai prosedur yakni KPU Pesawaran, KPU Metro, KPU Lampung Selatan, KPU Lampung Utara, dan KPU Lampung Tengah. Kemudian, KPU Mesuji, KPU Pringsewu, KPU Way Kanan, dan KPU Tulangbawang.

Hingga kini, terhadap temuan tersebut, Bawaslu Lampung telah mengirimkan surat terhadap KPU ihwal saran perbaikan proses verifikasi. Menurutnya, saran perbaikan ini mengedepankan asas restorative justice (RJ) dalam temuan pelanggaran tahapan pemilu.

 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait