KPUJualbelijabatanKPULampung

KPU Jatuhkan Sanksi ke Esti Nur Fathonah Terkait Dugaan Jual Beli Kursi

( kata)
KPU Jatuhkan Sanksi ke Esti Nur Fathonah Terkait Dugaan Jual Beli Kursi
Ilustrasi. Dok


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjatuhkan sanksi kepada anggota KPU Provinsi Lampung Esti Nur Fathonah. Hal tersebut terkait dugaan jual beli kursi jabatan KPU periode 2019-2024.

Hal tersebut sesuai dengan Petikan Keputusan KPU RI Nomor: 3/HK.06.5-Kpt/05/KPU/I/2020 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis dan Pembinaan kepada Anggota KPU Provinsi Lampung atas nama Esti Nur Fathonah. Pemberian sanksi tersebut ditetapkan di Jakarta, 2 Januari 2020 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman dan ditanggatangani serta di cap basah oleh Sekretaris Jendral KPU RI Arief Rahman Hakim.

Baca juga: Esti Nur Fatonah Jalani Sidang Etik Kasus Jual Beli Kursi KPU

"Ya ada peringatan tertulis dari KPU RI kepada yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan," kata Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami kepada Lampung Post, Kamis,  9 Januari 2020.

Dalam petikan keputusan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 220/SDM.14- BA/05/KPU/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Permasalahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Periode 2019-2024, yang menyatakan Esti Nur Fathonah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Periode 2019-2024.

Esti terbukti telah melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau fakta integritas serta perlu diberikan sanksi dan pembinaan oleh Komisi peringatan tertulis Pemilihan Umum karena telah melakukan pertemuan tidak etis dengan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2019-2024 dan memberikan informasi terkait hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2019-2024.

Berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Komisi Pemilihan Umum Umum, Pemilihan Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas diberikan sanksi peringatan tertulis;

Sebelumnya Anggota KPU Provinsi Lampung Esti Nur Fathonah membantah adanya dugaan jual beli kursi. Namun dirinya siap menerima apapun keputusan terkait persoalan yang sedang menimpa dirinya terkait dugaan jual beli kursi penyelenggara pemilu.

"Jadi saya sangat menghormati apapun keputusan," kata Esti.

LBH Bandar Lampung telah melaporkan jual beli jabatan komisioner KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan dilaporkan kepada Polda Lampung yang saat ini sudah dilidik. Sidang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kasus dugaan suap calon anggota KPU Tulangbawang yang melibatkan nama anggota KPU Lampung Esti Nur Fatonah, pun telah digelar pada 19 Desember 2019.

 

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait