#viruscorona#wabahcorona#beritanasional

KPU Harus Antisipasi Klaster Covid-19 Pilkada 

( kata)
KPU Harus Antisipasi Klaster Covid-19 Pilkada 
Ilustrasi pilkada. Foto: Dok

Jakarta (Lampost.co): Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah di Indonesia berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19.

Jerry mengatakan pasangan calon kepala daerah mulai dari deklarasi, mendaftar ke KPU, hingga berkampanye dengan masyarakat jangan sampai tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan. Karena setiap kegiatan kampanye menjadi magnet timbulnya kerumunan massa yang cukup banyak.

"Hal inilah yang berdampak terjadinya klaster-klaster baru coronavirus. Apalagi kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat sampai di bulan September hampir menembus angka 200 ribu kasus," ujar Jerry melalui keterangan tertulis kepada Lampost.co, Senin, 7 September 2020.

Seharusnya, kata Jerry, Indonesia berkaca seperti di Amerika Serikat. Pemilu di masa pandemi covid-19 mereka (Amerika Serikat) lebih memilih menggunakan jasa pos, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus korona.

Namun demikian, diakuinya KPU maupun pemerintah sudah membuat aturan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah harus membuat PKPU berikut dengan sanksi yang tegas.

"Apabila salah satu pasangan calon melanggar protokol kesehatan dibuatlah sanksi tegas yaitu tidak dapat mengikuti pencalonan. Minimal buat sanksi yang tegas untuk efek jera," kata dia.

Dia berharap KPU membuat peraturan terkait pengetatan sistem untuk langkah preventif terhadap penyebaran Covid-19. Karena pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini bisa memicu klaster baru penyebaran dan penularan virus korona.

Selain itu, lanjut Jerry, pelaksanaan pemungutan suara di TPS harus dipisahkan antara TPS zona merah dan TPS zona hijau untuk menutup kemungkinan adanya kasus baru. "Untuk mengantisipasinya protokol kesehatan perlu diperketat. Kalau perlu yang tak pakai masker (pemilih) dilarang memilih. Jika perlu di rumah sakit dibuat bilik TPS dikhususkan untuk pasien yang sedang menjalani masa karantina," kata mantan peneliti Komite Pemilih Indonesia ini.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar