#pilkada

KPU Diminta Berinovasi Jalankan Tahapan Pilkada 2020

( kata)
KPU Diminta Berinovasi Jalankan Tahapan Pilkada 2020
Komisioner KPU Lampung saat menggelar rapat pleno sesuai protap kesehatan menggunakan masker dan jaga jarak di kantornya. Dok. KPU Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penyebaran pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) yang terjadi saat ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam. Bukan hanya berdampak kepada sektor kesehatan dan ekonomi saja, politik pun ikut terkena dampaknya yakni penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Walaupun begitu, kebijakan dan langkah-langkah harus diambil agar tahapan tetap berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta berinovasi di tengah situasi pandemi covid-19 dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang bakal digelar Desember 2020.

Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum, M Tio Aliansyah mengatakan untuk mekanisme Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19 kewenangannya ada di KPU pusat yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Walaupun begitu, jajarannya di KPU kabupaten/kota tetap melakukan kegiatan-kegiatan kepemiluan menggunakan sarana media sosial. Apalagi, ada 8 kabupaten/kota di Lampung yang menggelar pilkada.

"Saat ini kami membantu pemerintah menyosialisasikan untuk mematuhi protokol penanganan covid-19 kepada jajaran penyelenggara melalui media sosial, sambil menunggu kebijakan KPU pusat dalam menindaklanjuti Perppu 2/2020," katanya kepada Lampost.co, Jumat, 8 Mei 2020.

Dia menambahkan pasti akan ada kebijakan "mekanisme lain" di tengah situasi pandemi ini, yang disesuaikan dengan tahapan pemilihan, seperti contohnya verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang akan dilakukan dengan menggunakan pola sensus sesuai amanat UU 10/2016 dan tahapan lainnya. Ia mengatakan mekanisme tersebut juga tidak bisa juga melanggar UU Pilkada hanya penyesuaian pelaksanaan teknisnya bisa dilakukan, seperti contohnya bisa saja semua petugas yang melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dibekali hand sanitizer, sarung tangan, masker, dan sebagainya. 

"Kebutuhan tersebut bisa dijadikan alat kelengkapan di TPS juga nantinya. Bahkan bisa juga disediakan wastafel dan sabunnya di setiap pintu masuk TPS," katanya

Sementara itu, di tingkat KPU pusat tengah mematangkan tahapan pilkada di 270 daerah di tengah pandemi virus korona. Perubahan alur pesta demokrasi ini akan diuji publik supaya dapat diterima dan berjalan lancar.

Kajian-kajian tentang berbagai kemungkinan yang terjadi serta langkah-langkah antisipasinya sangat penting dilakukan. Alternatif strategi dan metode pelaksanaan tahapan di lapangan juga sedang dibahas.

Namun tahapan pilkada pastinya akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan pencegahan virus korona. Sejumlah tahapan yang mengalami penyesuaian dengan memanfaatkan kemajuan IT, seperti tahapan pemutakhiran data pemilih, verifikasi faktual, dukungan pasangan calon perseorangan, kampanye, mekanisme pembuatan TPS hingga rekapitulasi. 

Perubahan tahapan pilkada yang mengutamakan protokol kesehatan dan pendekatan IT merupakan masukan dan dorongan masyarakat saat ini masih dikaji dan disusun rancangan tahapannya. Pada saatnya tentu akan diputuskan apakah bisa diselenggarakan pada Desember 2020 atau setelah itu, yaitu setelah bencana nonalam sebagaimana diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2020.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

Komentar