#kpkn#danadesa#fgd#lampura#beritalampung

KPPN Kotabumi Gelar FGD Soal Dana Desa

KPPN Kotabumi Gelar FGD Soal Dana Desa
(Foto:Dok.KPKN Kotabumi)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019, Rabu (10/7/2019).
 
Acara tersebut digelar guna peningkatan sinergi anatara KPPN selaku penyalur DAK Fisik dan Dana Desa dengan pemerintah daerah bertempat di aula kantor setempat. Diharapkan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tersalur sesuai prinsip Akuntantabel (dapat dipertanggungjawabkan), berintegritas dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Kegiatan dibuka Kepala KPPN Kotabumi, Subur Bahariyanto, dilanjutkan dengan diskusi terkait kendala yang dihadapi masing-masing Pemda. Acara diikuti dari perwakilan BPKAD dan Dinas PMD kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji. 

Eko Nugroho, selaku narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung, mengingatkan bahwa batas waktu penginputan/upload dokumen persyaratan DAK Fisik Tahap I 2019 adalah tanggal 22 Juli 2019. Diharapkan masing-masing pemda untuk menyampaikan ke OPD terkait agar penyaluran dapat dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Sebagai Penyalur, KPPN Kotabumi hanya menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa 2019 ke rekening RKUD apabila syarat yang diperlukan dapat dipenuhi, segala hal berkaitan dengan penggunaan DAK Fisik dan Dana Desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persyaratan dalam rangka penyaluran dilakukan secara elektronik melalui aplikasi OMSPAN (Online Monitoring SPAN) berbasis web. 

Sampai akhir bulan Juni KPPN Kotabumi telah menyalurkan Dana Desa Tahap 1 Tahun 2019 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke 5 Kabupaten wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. sementara untuk penyaluran DAK Fisik Tahun 2019 masih menunggu pengajuan kelengkapan persyaratan dari Pemerintah Daerah. Dan dihimbau kepada Pemda untuk tidak menunggu batas akhir pengajuan guna menghindari tidak salur.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan pendatanganan Pakta Integritas antara KPPN Kotabumi dan BPKAD atau yang mewakili sebagai bentuk bahwa KPPN Kotabumi berkomitmen menjunjung tinggi integritas, antigratifikasi dan mengutamakan layanan yang prima. 

EDITOR

Rilis

loading...




Komentar


Berita Terkait