#korupsi#kpk

Bupati Musi Banyuasin Tersangka Suap Pengadaan Barang

Bupati Musi Banyuasin Tersangka Suap Pengadaan Barang
Konferensi pers penetapan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


Jakarta(Lampost.co)-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka suap. Anak mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin itu diduga terlibat suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Musi Banyuasin.
 
"Penetapan tersangka dilakukan setelah pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Oktober 2021.
 
Lembaga Antikorupsi menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus ini. Mereka, yakni Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

Suhandy merupakan pihakn pemberi suap. Sementara itu, Dodi, Herman, dan Eddi merupakan penerima. Alexander mengungkapkan setidaknya ada empat proyek yang diduga dimainkan para tersangka. Suhandy diyakini telah memberikan Rp2,6 miliar untuk Dodi.
 
Uang diberikan secara bertahap. Pemberian agar perusahaan milik Suhandy memenangkan empat proyek di Musi Banyuasin.
 
Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait