#bantuansosial#kpk#bansos

KPK Terima 40 Laporan Bansos dari Lampung, 8 Selesai Ditindaklanjuti

( kata)
KPK Terima 40 Laporan Bansos dari Lampung, 8 Selesai Ditindaklanjuti
Ilustrasi.Dok.Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 40 keluhan terkait bantuan sosial (bansos) dari Lampung hingga 7 Agustus 2020. Pengaduan berasal dari 11 pemerintah daerah.

Perincian ke-40 pengaduan tersebut, yakni Lampung Selatan 11, Lampung Tengah 3, Lampung Timur 3, Lampung Utara 4, Pesawaran 5, dan Pringsewu 1. Kemudian Tanggamus 6, Tulangbawang 2, Tulangbawang Barat 1, Way kanan 1,
dan Bandar Lampung 3.

"Status penanganan keluhan dari 11 pemda di Lampung, yaitu delapan laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, 16 laporan sudah diteruskan KPK kepada pemda dan saat ini sedang dalam proses tindak lanjut. Sedangkan 16 laporan lainnya masih dalam proses konfirmasi untuk kelengkapan informasi dan data pelapor," ujar Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding , Rabu, 12 Agustus 2020.

Keluhan yang paling banyak disampaikan pelapor kepada pemda di Lampung adalah tidak menerima bansos padahal sudah mendaftar. "Total keluhan tidak menerima padahal sudah mendaftar ada 12 keluhan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK meminta pemerintah daerah (pemda) serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos. Berdasarkan catatan KPK per 7 Agustus 2020, masih ada 54 laporan masyarakat yang lambat atau belum direspons pemda. Padahal telah lebih dari tujuh hari kerja sesuai batas waktu yang ditentukan untuk memberikan respons atas keluhan masyarakat yang diterima JAGA Bansos dan telah diteruskan ke pemda terkait.

"Setiap keluhan yang masuk akan diverifikasi oleh tim JAGA Bansos maksimal dalam waktu tiga hari. Setelah itu, tim akan meneruskan keluhan tersebut kepada pemda atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja pemda atau instansi terkait wajib merespons apakah keluhan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses tindak lanjut dengan mengubah status penanganan keluhan pada aplikasi JAGA," katanya. 

Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 7 Agustus 2020, KPK menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos. Masyarakat paling banyak mengeluhkan tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar yang mencapai 369 keluhan. 

Enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan aparat kepada penerima bantuan dengan 100 laporan. Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya 73 laporan dan nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 45 laporan. Kemudian mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah sembilan laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk enam laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan lima laporan, dan selebihnya 287 laporan dengan beragam topik lainnya.

Keluhan tersebut disampaikan 784 pelapor yang ditujukan kepada 243 pemda yang terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 224 pemerintah kabupaten/kota. Provinsi yang paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat dengan total 197 keluhan meliputi 26 pemda. Berikutnya Jawa Timur dengan total 149 keluhan di 26 pemda, dan Jawa Tengah menerima 78 keluhan di 29 pemda. 

Dari total 894 keluhan, 375 laporan telah selesai ditindaklanjuti pemda terkait, 207 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 119 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 139 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi pelapor. 

JAGA Bansos merupakan fitur tambahan dalam platform pencegahan korupsi. JAGA yang diinisiasi KPK untuk menampung keluhan masyarakat terkait penyimpangan/penyalahgunaan penyaluran bansos. Selain itu, fitur ini juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos sebagai edukasi untuk masyarakat.

Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya angsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play Store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

Komentar