#kpk#rektorunila#korupsi

KPK Tekankan PMB Jalur Mandiri Lebih Transparan

KPK Tekankan PMB Jalur Mandiri Lebih Transparan
Universitas Lampung (Unila). Lampost.co/Andre Prasetyo Nugroho


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merekomendasikan perbaikan dalam tata kelola penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri. 

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengtakan, rekomendasi tersebut diberikan demi menyempurnakan mekanisme penerimaan mahasiswa baru jalur nonreguler tersebut.

"Sebelumnya, KPK mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.  Penelusuran KPK tahun lalu atas praktik penerimaan mahasiswa baru terkait Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), khususnya pada Fakultas Kedokteran di beberapa universitas negeri ditemukan kelemahan dalam tata kelola terkait aspek transparansi dan akutabilitas," katanya keterangan resmi yang diterima Lampost.co, pada Selasa, 23 Agustus 2022. 

Baca: 12 Jam Geledah Rektorat Unila, KPK Sita Ratusan Barang Bukti

 

Selain itu, KPK juga mendapati lemahnya tata kelola dalam penerimaan mahasiswa jalur mandiri karena secara teknis tidak ada pengaturan dari Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

"Sehingga dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi, khususnya terkait aspek transparansi dan akuntabilita. Antara lain terkait informasi tentang kuota yang tersedia, kriteria penerimaan, dan besaran sumbangan," tuturnya. 

Ipi menjelaskan, KPK memberikan rekomendasi agar Kemendikbudristek menyusun petunjuk teknis (juknis) yang mengatur ketentuan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) KPK No. 07 Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penyempurnaan Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri S1 Perguruan Tinggi Negeri, yang ditujukan kepada Rektor PTN di seluruh Indonesia. SE itu memuat poin sebagai berikut;

1.    Informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri/non-reguler harus lebih transparan dengan memastikan ketersediaan informasi tentang:
a. Rencana jumlah mahasiswa yang akan diterima melalui jalur ini.

b. Indikator/kriteria-kriteria kuantitatif yang akan digunakan untuk menentukan calon mahasiswa yang akan diterima. Secara khusus indikator/kriteria-kriteria ini perlu dinyatakan dengan jelas untuk menghindari anggapan sebagian masyarakat bahwa penerimaan mahasiswa hanya berdasarkan kriteria jumlah sumbangan yang diberikan.

c. Metode dan alur seleksi calon mahasiswa yang akan digunakan perlu dinyatakan secara eksplisit. Penggunaan nilai minimum (passing grade), nilai terbaik sesuai kuota, atau kombinasi keduanya dan bahkan metode lain, jika ada harus diinformasikan.

2. Menyediakan dan menginformasikan kanal pengaduan (whistleblowing system) berbasis elektronik bagi masyarakat atau calon mahasiswa baru pada media pengaduan perguruan tinggi masing-masing.

Selain itu, IPI mengajak masyarakat dan calon mahasiswa baru untuk menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui kanal pengaduan JAGA Kampus pada situs JAGA.ID. 

"Laporan yang masuk akan KPK koordinasikan dengan Kemendikbud dan pihak universitas agar ditindaklanjuti secara cepat," jelasnya.

EDITOR

Sobih AW Adnan


loading...



Komentar


Berita Terkait