#pajak#penggelapanpajak#korupsi#suappajak

KPK Tak Segan Pidanakan PT Gunung Madu jika Terbukti Mengemplang Pajak

KPK Tak Segan Pidanakan PT Gunung Madu jika Terbukti Mengemplang Pajak
Ilustrasi. Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  berpotensi menjerat tiga perusahaan yang diduga mengemplang pajak dengan ancaman pidana. 

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Bank PAN Indonesia (Bank Panin), PT. Jhonlin Baratama, dan satu perusahaan asal Lampung, PT. Gunung Madu Plantations.

KPK telah menetapkan dua pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Angin Prayitno Aji, dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan, Dadan Ramdani sebagai tersangka.

Keduanya diduga menerima suap senilai Rp50 miliar melalui konsultan pajak tiga perusahaan tersebut. KPK pun telah mencekal empat orang konsultan pajak ke luar negeri, dua di antaranya ialah Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT. Gunung Madu Plantation.

"KPK tentu tidak segan menetapkan badan usaha sebagai tersangka ketika syarat-syarat yang ada dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi) terpenuhi," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, Kamis, 11 Maret 2021.

Bahkan, menurut Ipi, jerat pidana itu bisa dilakukan selama proses penyidikan telah memenuhi unsur pidana atau tercukupinya minimal dua alat bukti.

"Sepanjang memenuhi unsur," kata dia.

Jawaban Ipi senada dengan pendapat pengamat hukum Universitas Lampung (Unila), Tisnanta. Menurut dia, berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi (UU Tipikor), dalam perkara rasuah pemberi dan penerima merupakan sama-sama pelaku pidana.

Dalam praktik perpajakan, proses pembayaran merupakan titik rawan korupsi dan biasanya menjadi satu sistem yang terorganisir.

"Biasanya pembayar pajak bekerja sama dengan oknum pajak melalui oknum konsultan pajak. Dalam kasus ini, perusahaan bisa dengan leluasa menghitung sendiri pajak yang akan dibayar dengan memakai jasa konsultan. Bahkan, biasanya, oknum konsultan tersebut membantu perusahaan untuk menghindari pajak,"  kata dia, Selasa, 9 Maret 2021.

Baca: Perusahaan Konsultan di Balik Dugaan Pengemplangan Pajak PT Gunung Madu

 

Jawaban Ipi senada dengan pernyataan akademisi Asal Lampung Tisnanta.

Tisnanta mengatakan, jika perusahaan terbukti berniat dan terlibat dalam penyuapan, maka perusahaan selaku badan hukum juga bisa diproses pidana.

Dia menyebut Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 20 mengatur tentang gugatan dan ganti rugi restitusi. Kemudian pada Pasal 25 disebutkan, pengadilan bisa menjatuhkan pidana pokok, yakni pidana denda.

"Ada Perma-nya, perusahaan merupakan subjek hukum. Jadi kalau diproses peradilan baiknya fokus ke denda untuk pengembalian kepada negara," kata dia. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait