#kpk#korupsi#azissyamsuddin

KPK tak Ajukan Banding, Azis Syamsuddin Segera Dipenjara

KPK tak Ajukan Banding, Azis Syamsuddin Segera Dipenjara
Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin saat persidangan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Bandar Lampung (Lampost.co) --  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menerima putusan yang dijatuhkan terhadap mantan Wakil Ketua DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil Lampung)  Azis Syamsuddin.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri memaparkan, pihaknya tak mengajukan banding karena seluruh analisa yuridis dan fakta hukum yang diajukan penuntut umum telah menjadi pertimbangan majelis hakim.

"KPK tidak mengajukan upaya hukum banding,",ujarnya, Jumat, 25 Februari 2022.

Baca: Aliza Gunado Dibidik Usai Vonis Azis Syamsuddin

 

Karena Azis pun tak mengajukan banding, maka vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga KPK segera melaksanakan eksekusi. KPK berharap Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat segera mengirimkan salinan dan petikan putusan perkara sebagai syarat administrasi eksekusi. 

"Jaksa Eksekusi KPK segera melaksanakan putusan tersebut," paparnya.

Azis divonis tiga tahun enam bulan penjara dan denda pidana Rp250 juta subsider empat bulan kurungan. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang menuntut Azis dibui empat tahun dan dua bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat tahun. Hukuman itu berlaku sejak Azis menjalani pidana pokok.

Azis terbukti menyuap mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara, Maskur Husain. Azis terbukti menyerahkan uang Rp3.099.887.000 dan USD36.000.

Uang itu diberikan agar AKP Robin mengawal kasus APBD Lampung Tengah (Lamteng) yang menjerat Azis dan Aliza Gunado. Uang diberikan secara bertahap dan sempat ditukarkan melalui money changer.

Azis terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait