#korupsi#mantanbupatimalang

KPK Tahan Orang Kepercayaan Mantan Bupati Malang

( kata)
KPK Tahan Orang Kepercayaan Mantan Bupati Malang
Ilustrasi KPK. MI

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Eryck Armando Talla, orang kepercayaan mantan Bupati Malang Rendra Kresna, terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Rendra.

"Setelah memeriksa saksi dengan jumlah 75 orang, KPK melakukan penahanan tersangka EAT (Eryck Armando Talla)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Juli 2020.

Alex mengatakan Eryck ditahan 20 hari terhitung sejak 30 Juli 2020 hingga 18 Agustus 2020. Dia sementara waktu mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Jakarta Timur cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Eryck telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Rendra pada 10 Oktober 2018. Di sisi lain, Rendra juga telah divonis bersalah menerima suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2011.

Kasus ini bermula pada 2010 saat Rendra belum lama terpilih sebagai bupati Malang. Ia meminta Eryck melakukan pengondisian pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Kabupaten Malang yang dilelang melalui e-Proc di LPSE Kabupaten Malang.

"Atas permintaan tersebut EAT melakukan pengondisian lelang dari tahun 2011 sampai 2013," ujar Alex.

Eryck juga mengumpulkan dan diduga menerima gratifikasi berupa uang terkait dengan fee. Fulus berasal dari para pemenang lelang dana alokasi khusus bidang pendidikan pada 2011 dan 2012.

Total gratifikasi Rendra dari 2010 hingga 2018 bersama-sama dengan Eryck berjumlah Rp7,1 miliar. Selama periode tersebut Eryck tidak melapor ke KPK hingga 30 hari setelah menerima uang tersebut.

Eryck disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

EDITOR

Medcom

loading...

Berita Terkait

Komentar