#KPK#PAJAK

KPK Tahan Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen Pajak 2016-2019

KPK Tahan Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen Pajak 2016-2019
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Antara/Aditya Pradana Putra


Bandar Lampung (Lampost.co) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI resmi menahan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak tahun 2016-2019, Dadan Ramdani, Jumat, 13 Agustus 2021.Ia resmi memakai rompi oranye usai memenuhi panggilan penyidik pada Jumat siang.

Dadan Ramdani diumumkan sebagai tersangka oleh KPK bersama lima pelaku lainnya, pada 4 Mei 2021. Selain Dadan, tersangka lainnya yakni Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak Kemenkeu tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji.

Kemudian, empat orang lainnya yang ditetapkan tersangka yakni Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi konsultan pajak mewakili PT Gunung Madu Plantation,  Veronika Lindawati kuasa wajib pajak Bank Panin; dan Agus Susetyo yang berkaitan dengan PT Jhonlin Baratama.

"Untuk kepentingan penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh Tim Penyidik untuk 20 hari ke pertama terhitung sejak 13 Agustus 2021 - 1  September 2021 di Rutan KPK Kavling C1. Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri sebagai pemenuhan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19 di lingkungan Rutan," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron,  dalam konferensi Pers yang disiarkan di Youtube KPK, Jumat, 13 Agustus 2021.

Baca juga :KPK Dalami Dugaan Korupsi Pajak Perusahaan di Lampung

Ia juga menjelaskan, konstruksi perkara tersebut bermula pada  2017 hingga 2019. Dadan selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama mengusulkan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak yaitu PT Gunung Madu Plantation, PT Bank Panin Indonesia, dan PT Jhonlin Baratama. Usulan tersebut untuk tahun pajak 2016 dan 2017 kepada Angin Prayitno Aji (APA). Angin menyetujuinya.

Selama proses pemeriksaan tiga wajib pajak tersebut, Angin Prayitno memerintahkam Dadan, agar penghitungan pajak tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Antara lain memenuhi dan menyesuaikan nilai dari jumlah kewajiban pajak sebagaimana keinginan dan usulan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak.

"Atas persetujuan penetapan nilai jumlah kewajiban pajak untuk PT GMP, PT BPI Tbk  dan PT JB, DR dan APA diduga menerima sejumlah uang dengan sekitar Rp7,5 Miliar  dan SGD 2 Juta," kata Gufron.

Menurutnya, jika dikalkulasikan dengan kurs dolar Singapura per 13 Agustus 2021 yakni Rp9.400, maka suap yang diterima keduanya mencapai Rp26,3 miliar.

Hingga kini, KPK belum menetapkan adanya tersangka baru. Gufron menyebutkan indikasi keterlibatan perusahaan untuk memerintahkan memanipulasi pajak masih bersifat asumsi.


 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait