#korupsi#korupsijalan

KPK `Pelototi` Kasus Korupsi Jalan Sutami Lampung

KPK `Pelototi` Kasus Korupsi Jalan Sutami Lampung
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Koprupsi (KPK) Nawawi Pomolango bersama jajaran menyambangi Polda Lampung, Kamis, 22 April 2021. Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Koprupsi (KPK) Nawawi Pomolango bersama jajaran menyambangi Polda Lampung, Kamis, 22 April 2021. Kedatangan KPK dalam rangka supervisi kasus korupsi yang tengah ditangani Polda Lampung.

Selain itu, Nawawi juga mengenalkan Brigjen Pol Yudiawan selaku Direktur Kopsur Wilayah II yang membawahi enam provinsi, salah satunya Lampung.

Baca juga: Minimal Empat Orang Bakal Jadi Tersangka Korupsi Jalan Ir Sutami

"Tugas KPK ada enam tapi paling bersinggungan dengan polda. Ada koordinasi, dan supervisi dengan instansi," ujarnya di Mapolda Lampung, Kamis 22 April 2021.

Namun, Nawawi enggan secara spesifik memaparkan perkara korupsi yang tengah disupervisi lembaga anti rasuah tersebut.

Salah satu perkara yang disupervisi yakni penanganan dugaan korupsi Jalan Ir Sutami Sribawono dengan kerugian negara mencapai Rp65 miliar yang menyeret PT Usaha Remaja Mandiri.

"Saya meninggalkan tim di sini, saya tidak bisa bicara case to case, tapi perkara penanganan di Polda semua kami diskusikan," paparnya.

Sementara Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pon Mestron Siboro mengatakan saat ini pihak KPK dari Bidang Penindakan bersama dengan pihak Polda sedang dalam proses supervisi.

Penetapan dan pengumuman identitas tersangka menunggu hasil supervisi KPK. "Ini baru mau berjalan," katanya.

Wacana pengembangan dugaan tindak pidana pencucian uang, menurutnya menunggu hasil supervisi apakah ada potensi money laundry bisa dikembangkan atau tidak.

"Kita lihat ada pembicaraan ke arah TPPU," ujarnya.

Minimal ada empat orang tersangka dalam perkara tersebut, yakni dari PT Usaha Remaja Mandiri (URM) dan juga dari pihak ASN Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Lampung. Kerugian sementara ditaksir mencapai Rp65 miliar, meski audit kerugian negara dari BPK RI belum keluar.

Pasal yang bakal dijerat terhadap pelaku untuk saat ini adalah pasal 2 atau pasal 3 UU RI no. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU. RI no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhpidana, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait