#KPK#Suap

KPK Sita Vila Edhy Prabowo di Sukabumi

KPK Sita Vila Edhy Prabowo di Sukabumi
Vila milik Edhy Prabowo di Sukabumi, Jawa Barat, yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dok. KPK


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah vila milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Vila itu diduga dibeli dengan uang suap yang didapat Edhy.

 

"Diduga vila tersebut milik tersangka EP (Edhy Prabowo) yang dibeli dengan uang yang terkumpul dari para eksportir yang mendapatkan izin pengiriman benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Februari 2021.

Vila itu terletak di di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Luas vila itu mencapai dua hektare.

KPK akan mendalami lebih lanjut terkait kepemilikan vila itu ke beberapa saksi dan tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Saat ini tidak ada yang boleh masuk ke vila itu.

"Setelah dilakukan penyitaan, tim penyidik kemudian memasang plang penyitaan pada vila dimaksud," ujar Ali.

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

Penerima suap dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait