#OTT#Korupsi#KPK#GubernurSulSel

KPK Sita Uang dan Dokumen dari Rumah Nurdin Abdullah

KPK Sita Uang dan Dokumen dari Rumah Nurdin Abdullah
Tim KPK mengamankan tiga koper dokumen dari kantor PUTR Sulawesi Selatan. Medcom.id/ Muhammad Syawaluddin


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah hari ini, 2 Maret 2021. Penggeledahan dilakukan untuk mendalami kasus suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun 2020-2021.
 
"Ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan juga sejumlah uang tunai," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Maret 2021.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan. Dokumen dan uang terkait korupsi juga ditemukan di sana.
 
Ali enggan membeberkan berkas yang disita. Dia juga enggan memerinci total uang yang ditemukan penyidik di dua lokasi itu. KPK menggeledah rumah dinas Nurdin, dan rumah dinas Jabatan Sekretaris Dinas PUTR. Dua tempat itu digeledah pada Senin, 1 Maret 2021.

Baca: KPK Punya Bukti Kuat Keterlibatan Nurdin
 
"Dari dua lokasi tersebut,ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan sejumlah uang tunai," ujar Ali.
 
Lembaga Antikorupsi akan menghitung kembali uang yang ditemukan. Barang-barang itu akan disita untuk penguatan bukti.
 
"Terhadap dokumen dan uang tunai dimaksud akan dilakukan validasi dan analisa lebih lanjut dan segera  dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini," tutur Ali.
 
Nurdin bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba dibekuk KPK pada Jumat, 16 Februari 2021. Uang Rp2 miliar diduga terkait suap disita KPK dalam operasi senyap itu.
 
KPK kemudian menetapkan ketiganya menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi pada proyek kawasan wisata Bira, Bulukumba. Nurdin dan Edy menjadi tersangka penerima suap, sedangkan Agung tersangka pemberi suap.
 
Nurdin dan Edy dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Agung dikenakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait