#KPK#Korupsi#EdhyPrabowo

KPK Sita Duit dan Dokumen Terkait Kasus Rasuah Edhy Prabowo

KPK Sita Duit dan Dokumen Terkait Kasus Rasuah Edhy Prabowo
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (rompi oranye) dibawa petugas masuk gedung KPK. MI/Susanto


Jakarta (Lampost.co) --  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Notaris PPATK Selasih J Risma dan karyawan swasta Mulyanto pada Jumat, 19 Maret 2021. Mereka dipanggil untuk mendalami dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster.

"Pada yang bersangkutan masing-masing dilakukan penyitaan berbagai dokumen dan sejumlah uang," kata pelaksana tugas (plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 20 Maret 2021.

Ali tidak memerinci total uang dan dokumen yang disita. Alasannya, menjaga kerahasian proses penyidikan.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam kasus rasuah ini. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

KKP diduga melakukan monopoli dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 

Edhy dan lima orang lainnya disangkakan pasal penerimaan suap. Mereka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Suharjito dijerat pasal pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait