korupsikpkpilkadacalonkepaladaerah

KPK Sindir Cakada Rendah Komitmen Pemberantasan Korupsi

KPK Sindir Cakada Rendah Komitmen Pemberantasan Korupsi
Lampost.co/Asrul Septian Malik


JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil analisis rekam jejak calon kepala daerah (kada) dalam pemberantasan korupsi. Hal itu berdasarkan data calon kada dalam di LHKPN 2020.

KPK mencatat 21 cakada petahana capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2019 di bawah 25% dan sebanyak 14 cakada petahana dengan skor MCP daerahnya antara 25-50%. Capaian di bawah 50% menunjukkan komitmen yang rendah dalam pemberantasan 
korupsi. 

Upaya pencegahan korupsi di daerah dilakukan KPK dengan mengimplementasikan delapan area intervensi sebagai fokus perbaikan tata kelola pemerintah daerah. 

Kedelapan instrumen tersebut perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), optimalisasi pendapatan daerah (OPD), tata kelola dana desa, dan manajemen aset daerah. 

Delapan fokus area intervensi tersebut merupakan hasil identifikasi KPK atas titik rawan korupsi. KPK melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) mendorong pemda melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dengan menerapkan delapan instrumen pencegahan korupsi tersebut yang terangkum dalam sebuah sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Berdasarkan data yang didapat Lampost.co dari KPK RI per 3 Desember 2020, 3 pemda di Lampung menduduki MCP terendah, yaitu Lampung Tengah dengan skor MCP 17,32, Lampung Timur 29,24, dan Pemkab Lampung Selatan 31,75 .

Sementara Pemda dengan nilai tertinggi yakni Pemkab Tulangbawang dengan skor MCP 77,71

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, KPK mendorong perbaikan 8 area yang menjadi indikator point MCP di 542 Pemda.

"jadi bisa diakses juga di Jaga.id fokus 8 area itu. KPK bahkan Khawatir terhadap 21 daerah nilai MCP nya 0-25, yang masuk dalam kategori zona merah atau sangat rendah. Pemda yang nilai MCP mencapai 75 % diusulkan mendapatkan insentif keuangan dari Pemerintah Pusat pada 2021.

"Kami melihat 50% kdari komitmen kepala daerah, ada 21 orang menjadi bupati, wakil bupati, dan lainnya. Kalau tidak sampai 25% terus nyalon lagi sebagai petahana kami harapkan masyarakat melihat lagi pemimpinnya. Dalam arti tidak serius mendorong tata kelola di daerahnya," paparnya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait