#kpk#korupsi

KPK Sebut Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Belum Bisa Diusut

KPK Sebut Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Belum Bisa Diusut
KPK. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tidak bisa sembarangan memantau pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Pasalnya, pengadaan itu masih tahap administrasi.


"Ini karena masih dalam proses administrasi, kemudian ada kemenangan tender di sana. pelaksanaannya apakah sudah dilakukan?" kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Mei 2022.

Ali mengatakan belum ada uang negara yang dikeluarkan dalam proyek pengadaan gorden itu. Sehingga, KPK belum bisa masuk untuk memantau.

"Kalau berbicara penegakan hukum, penindakan upayanya, ini kan harus ada unsur-unsur yang terpenuhi di dalamnya, apakah kemudian sampai hari ini misalnya sudah keluar uang negara, ini kan perlu dikaji," ujar Ali.

KPK cuma bisa melakukan upaya pencegahan jika proyek pengadaan gorden belum memakai keuangan negara. Sehingga, KPK cuma bisa melakukan imbauan.

"Kami liat dari sisi pencegahannya, konsen ke situ dulu, bagaimana pelaksanaannya harus dipastikan sesuai dengan asas-asas dalam pengadaan barang dan jasa," tutur Ali.

 

 

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait