#Korupsi#KPK#KasusSuap

KPK Sebut Kasus Suap Marak Dilakukan Pengusaha

KPK Sebut Kasus Suap Marak Dilakukan Pengusaha
Gedung Merah Putih KPK/MI/Rommy Pujianto


Jakarta (Lampost.co) -- Kasus suap oleh pengusaha ke penyelenggara negara masih merajalela di Indonesia. Pengusaha bandel menyuap pejabat untuk kelancaran bisnisnya.

"Sebagian besar perilaku korupsi dari pelaku usaha itu berupa penyuapan," kata Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aminuddin melalui keterangan tertulis, Sabtu, 17 April 2021.

KPK menangani 1.071 perkara pada 2004 sampai 2020. Dari jumlah tersebut, 704 perkara merupakan kasus suap.

Lembaga Antikorupsi meminta seluruh penyelenggara negara konsisten menolak suap dari  pengusaha. KPK juga meminta pejabat tidak menerima hadiah yang masuk dalam kategori gratifikasi.

"Suap merupakan tindak pidana bagi pemberi maupun penerima. Tapi, sanksi hukum tidak berlaku, jika penerima melaporkan kepada KPK," ujar Aminudin.

Di sisi lain, Direktur Utama Indonesia Port Corporation (IPC) atau PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Arif Suhartono meminta seluruh pengusaha konsisten tidak memberikan suap. Dia memerintahkan seluruh pejabat di PT Pelindo bekerja sesuai aturan.

"Kita ingin berperan lebih banyak dalam perbaikan sistem logistik di Indonesia. Dalam setiap proses harus melalui aturan yang benar. Kita harus menerapkan good corporate governance (GCG) secara tepat," ujar Arif.

Dia meminta KPK terus mengingatkan pengusaha agar tidak memberikan suap. Lembaga Antikorupsi  perlu melakukan edukasi pada penyelenggara negara agar konsisten menolak suap.

"Di sinilah pentingnya berkomunikasi dan meminta masukan dari KPK, sehingga apa yang kita lakukan, meskipun tujuannya baik, bila ada proses yang tak baik hasilnya akan tak baik," tutur Arif.

Komisaris Utama IPC Moermahadi Soerja Djanegara meminta seluruh anak buahnya tidak memancing upaya suap dari pengusaha. Menurut dia, penerimaan suap hanya memperlambat kemajuan negeri.

“Korupsi dalam IPC akan menjadikan negara tidak mampu bersaing dengan negara lain, karena biaya logistik akan menjadi sangat tinggi," tegasnya.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait