#korupsi##penyelewengan#kpk

KPK Sebut Kasus Korupsi di Lampung Sepanjang 2014-2019 Mencapai 30

( kata)
KPK Sebut Kasus Korupsi di Lampung Sepanjang 2014-2019 Mencapai 30
Slide pemaparan Ketua KPK Firli Bahuri yang juga ditayangkan via kanal Youtube resmi KPK.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan ada 10 instansi/provinsi dengan angka korupsi tertinggi dalam rentang waktu 2014 hingga 2019. Lampung berada di posisi kedelapan dengan 30 kasus.

Hal tersebut dipaparkan KPK dalam agenda koordinasi dan diskusi interaktif ketua KPK dengan gubernur se-Indonesia yang dilakukan secara daring di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Kegiatan juga disiarkan di kanal resmi Youtube KPK. Sambil memberikan pengarahan, Ketua KPK Firli Bahuri juga menampillan slide data yang terpublish di kanal Youtube tersebut.

Dalam slide data tersebut terdapat 10 instansi/provinsi dengan angka korupsi tertinggi sejak 2014-2019,  salah satunya Lampung yang menempati peringkat ke-8.

Firli mengatakan korupsi didominasi pengadaan fee proyek atau pengadaan barang dan jasa. "Ada 121 daerah (kabupaten/kota) dan 21 gubernur terlibat fee pengadaan barang jasa. Saya enggak mau lagi ada yang terjebak kasus korupsi karena fee proyek," ujarnya.

Selain pengadaan barang dan jasa, beberapa area rawan korupsi, yakni rotasi, mutasi, rekrutmen pegawai, pemberian izin usaha, izin tambang, markup proyek, fee proyek, dan ketuk palu pengesahan APBD.

Sementara berdasarkan catatan Lampost.co, setidaknya ada lima eks kepala daerah asal Lampung yang dijadikan tersangka oleh KPK bahkan telah divonis. Empat di antaranya terjaring operasi tangkap tangan.

Mereka, yakni eks Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, eks Bupati Lampung Tengah Mustafa, eks Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, eks Bupati Mesuji Khamami, dan eks bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, yang masih menunggu vonis persidangan yang dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.

Slide data KPK soal kasus korupsi di Indonesia sepanjang 2014-2019

1.Pemerintah Pusat (359 kasus)

2.Jawa Barat (101 kasus)

3.Jawa Timur (85 kasus)

4.Sumatera Utara (64 kasus)

5.DKI Jakarta (61 kasus)

6.Riau dan Kepulauan Riau (51 kasus)

7.Jawa Tengah (49 kasus)

8.Lampung (30 kasus)

9.Banten (24 kasus)

10.Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, Papua (22 kasus)

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

Komentar