#kpk#pk#hukum#pemotonganvonis#koruptor

KPK: PK Jadi 'Pintu Kemurahan' Pemotongan Vonis Koruptor

KPK: PK Jadi 'Pintu Kemurahan' Pemotongan Vonis Koruptor
Ilustrasi Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pemotongan vonis yang didapatkan terpidana rasuah dari peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Upaya hukum tersebut dinilai kerap dimanfaatkan terpidana korupsi untuk segera bebas.

"Sekitar 50 (terpidana) semuanya mengajukan PK. Artinya, PK ini dianggap 'pintu kemurahan' yang kemudian digunakan untuk menurunkan sanksi pidana," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Oktober 2020.

Menurut dia, ada kesamaan putusan terhadap 22 terpidana yang dipotong masa hukumannya di tingkat PK. Indikasi kesamaan itu diyakini bakal bergulir ke 38 permohonan PK kasus korupsi yang ditangani KPK.

Pimpinan Lembaga Antirasuah berencana menemui MA untuk menyampaikan pandangan terkait maraknya diskon hukuman bagi koruptor. Di sisi lain, KPK menghormati setiap putusan hakim PK.

"Sekali lagi supaya muruah lembaga PK yang untuk mengoreksi putusan yang sudah inkrah (terjaga)," ujar Ghufron.

Dia berharap PK tidak disalahgunakan untuk sekadar mencari keringanan hukuman. Pasalnya, putusan hakim beririsan dengan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Harapannya menjunjung tinggi keadilan baik bagi tersangka maupun masyarakat luas," ujarnya.

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar


Berita Terkait