#KPK#BERITALAMPUNG#PENCEGAHANKORUPSI

KPK Petakan Delapan Area Intervensi Cegah Korupsi di Lampung

KPK Petakan Delapan Area Intervensi Cegah Korupsi di Lampung
Rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi Provinsi Lampung di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 20 April 2021.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan delapan area intervensi  program pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang terukur. Untuk capaian progres Monitoring Control for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 senilai 81%.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengatakan, Tim Korsupgah KPK-RI yang mendampingi Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung dengan Kegiatan Monitoring Control for Prevention (MCP) harus terus ditingkatkan. Ia mengatakan bahwa catatan KPK RI di Lampung cukup tinggi ada sekitar 30 kasus korupsi dan masuk 10 besar daerah tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Ada delapan area intervensi yang dilakukan KPK.


"Lampung dengan 30 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, harapannya bisa ditekan dengan pencegahan. Tidak ada gunanya kami lakukan rapat koordinasi bila korupsi masih terjadi," kata Nawawi saat rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi Provinsi Lampung di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 20 April 2021.

Menurutnya, aksi pencegahan korupsi merupakan langkah yang sangat dibutuhkan terutama menghadapi suatu kondisi yang extra ordinary. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang harus dicegah dan diberantas. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dalam penindakan namun juga harus diberikan berbagai edukasi dan komunikasi terkait tata kelola dan integritas yang merupakan fondasi luar biasa penting bagi kemajuan suatu wilayah/bangsa.

Nawawi juga menyampaikan mencegah dan membangun sistem yang anti korupsi secara komprehensif akan sangat menentukan apakah sebuah daerah bisa meneruskan perjalanan menjadi sebuah wilayah yang bermartabat dan memiliki kesejahteraan yang adil. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi sebuah slogan, pencegahan korupsi harus disinergikan oleh seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.

Pemangku kepentingan memiliki andil dalam pendidikan anti korupsi, membangun sebuah integritas, kejujuran dan terus membangun sistem yang secara tegas dan dini terhadap perlakuan koruptif yang dilakukan oleh siapa saja. Untuk membangun sistem pencegahan Korupsi, sejak tahun 2017 sampai dengan hari ini Tim Korsupgah KPK-RI telah membangun koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi secara terintegrasi di sektor-sektor strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.


Gubernur Lampung Arinal Djunadi menyampaikan apresiasi bahwa program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ia mengingatkan Bupati/Wali kota agar terus meningkatkan kerja sama pencegahan korupsi dengan berbagai pihak serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.


"Saya yakin dan percaya, bahwa aksi pencegahan korupsi akan berjalan dengan optimal mana kala kita semua secara bersama-sama, saling bahu-membahu, dan berkomitmen dalam mendukung melaksanakan berbagai program pencegahan tersebut sesuai bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing," katanya. 


Adapun delapan area intervensi  program pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang terukur yakni :


1. Perencanaan dan penganggaran APBD dengan desain pencegahan korupsi anggaran sejak proses perencanaan.

2. Pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan implementasi sistem pengadaan elektronik yang dikembangkan secara nasional.

3. Pelayanan terpadu satu pintu, pencegahan korupsi pada proses perizinan secara transparan.

4. Kapabilitas APIP, dalam bentuk ukuran kecukupan anggaran dan SDM APIP, peningkatan kapabilitas SDM APIP, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat.

5. Manajemen ASN, dengan mendorong penggunaan aplikasi berbasis elektronik dalam penilaian kinerja, serta regulasi pelaporan LHKPN dan gratifikasi.

6. Optimalisasi pendapatan daerah, dengan mendorong berbagai inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah serta pendataan yang akurat terkait dengan potensi penerimaan.

7. Manajemen aset daerah dengan langkah penyelamatan keuangan daerah/negara dalam bentuk pencegahan kehilangan aset pemerintah daerah.

8. Tata kelola dana desa.


 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait