#Korupsi#KPK

KPK Pelototi Distribusi Subsidi Gaji

KPK Pelototi Distribusi Subsidi Gaji
Ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez.


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) cermat menyalurkan subsidi gaji. Program yang berlangsung hingga pertengahan 2021 akan diawasi secara ketat supaya nihil penyelewengan.

"KPK ingin pastikan Rp37 triliun (subsidi gaji) itu tepat sasaran dan efektif dan efisien," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron usai membahas rekomendasi mengenai subsidi upah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2020.

Ghufron mengatakan KPK akan mengawal program ini dan tidak dalam posisi menakuti. Pengawasan supaya realisasi program sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPK, kata Ghufron meminta basis data Kemenaker diselaraskan dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos). Termasuk penyelarasan data dengan kementerian lain yang beririsan. Misaknya Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk program kartu prakerja.

"Untuk memastikan apakah benar yang diklaim data BPJS Ketenagakerjaan itu upah (penerima program ini) di bawah Rp5 juta," kata Ghufron.

Dia mengutip data BPJS Ketenagakerjaan terkait data pekerja di seluruh Indonesia. Data tersebut membeberkan hanya 58% pekerja yang ikut program itu, sementara 42% lainnya belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Ini momentum untuk menambah kepesertaan BPJS dan apakah bisa setelah syarat penerima subsidi ini diberikan kepada yang sudah berstatus peserta BPJS sebelum Juni 2020. Saya harap dibolehkan atau bahkan ini menambah animo untuk masuk BPJS," kata dia.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait