#kpk#beritanasional

KPK Pelajari PP Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN

( kata)
KPK Pelajari PP Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri

Jakarta (Lampost.co): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempelajari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020. Aturan terkait pengalihan status pegawai Lembaga Antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Kami sedang mempelajari lebih lanjut PP dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Minggu, 9 Agustus 2020.

Tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Proses ini selanjutnya diatur dalam peraturan KPK.

"Ada ketentuan Pasal 6 maka tata pelaksanaannya diatur melalui Perkom (peraturan KPK) yang akan disusun kemudian lebih dahulu," ujar Ali.

Presiden Jokowi resmi menerbitkan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Aturan yang terdiri atas 12 Pasal itu resmi diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020.

Pasal 1 dalam beleid itu menjelaskan pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Pasal 2 berbunyi, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Peralihan pegawai KPK menjadi ASN imbas dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 1 ayat (6) menyebut, "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara".

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar