#setpemda#KPK

KPK Monitor 1.056 Sertifikasi Aset Pemda

KPK Monitor 1.056 Sertifikasi Aset Pemda
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menerima audensi dari KPK RI di Mahan Agung, Senin, 19 April 2021. Dok ADPIM


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah mempercepat sertifikasi, dan pengamanan aset. Ada sekitar kurang lebih 1.056 sertifikat aset yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah di Lampung.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Yudhiawan mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong dilakukannya percepatan sertifikasi dan pengamanan aset milik pemerintah daerah (Pemda). Terkait percepatan sertifikasi tersebut, rencananya Selasa, 20 April 2021 Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango akan datang ke Lampung untuk menyerahkan sertifikasi.

"Besok akan ada penyerahan 1.056 sertifikat yang akan dibagikan ke teman-teman Pemda, yang mana 398-nya itu diserahkan kepada PLN," katanya saat audensi di Mahan Agung, Senin, 19 April 2021

Kemudian ia mengatakan bahwa Korsup akan terus mendorong optimalisasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPN. Ia menjelaskan adapun yang menjadi hambatan dari percepatan ini adalah adanya permintaan dari Kepala Desa dan lurah yang diluar ketentuan. Oleh karenanya diperlukan himbauan untuk memudahkan proses tersebut. Pihaknya juga terus menyoroti terkait penyelesaian masalah tanah yang masih bersengketa atau ada dipihak ketiga.

"Kami sudah kerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk membantu KPK, membantu Pemda dalam proses penyelesaian masalah tanah yang bermasalah," katanya

Sementara itu Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mensuport penuh langkah-langkah dari KPK. Ia juga mengatakan percepatan sertifikasi dan pengamanan aset milik pemerintah juga akan dilakukan.

"Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada KPK RI atas seluruh dukungan dalam percepatan sertifikasi dan pengamanan aset tanah," katanya.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait