kejarikpk

KPK Minta Jaksa Pemeras Kepala Sekolah Diproses Adil

KPK Minta Jaksa Pemeras Kepala Sekolah Diproses Adil
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri.


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kejaksaan Agung adil dalam mengusut perkara kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu, Riau. Kejaksaan Agung diminta tak pandang bulu meski tersangka berasal dari Korps Adhyaksa.
 
"Kami berharap penyelesaian perkara yang melibatkan oknum di internal lembaga tersebut dilakukan secara objektif dan profesional," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2020.
 
Ali mengatakan KPK sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait kasus ini. KPK mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang sigap menangkap para tersangka.

KPK mempersilakan Kejaksaan Agung fokus memeriksa para jaksa yang terlibat dalam kasus ini. Namun, Lembaga Antikorupsi itu sangat terbuka jika Kejaksaan Agung membutuhkan bantuan.
 
"Pada prinsipnya KPK siap berkoordinasi dan memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum lain, termasuk dalam hal ini Kejaksaan Agung sebagaimana yang selama ini juga sudah berjalan di penanganan beberapa perkara," ujar Ali.
 
Sebanyak tiga jaksa ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Mereka yakni Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu, HS, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Indragiri Hulu, OAP, dan Kepala Sub Seksi Barang Rampasan Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan Kejari Indragiri Hulu, RFR.
 
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menjelaskan masing-masing sekolah mendapat dana BOS Rp65 juta saat pencairan pertama. Para tersangka kemudian meminta jatah Rp10 juta-Rp15 juta pada setiap sekolah.
 
"Total keseluruhan sementara ini sekitar hampir Rp650 juta," ungkap Hari, Selasa, 18 Agustus 2020.
 
Ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung. Mereka ditahan untuk 20 hari pertama.
 
Ketiganya dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 atau Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar


Berita Terkait