kpkbenur

KPK Korek Keterangan Istri Edhy Prabowo Soal Korupsi Benur

KPK Korek Keterangan Istri Edhy Prabowo Soal Korupsi Benur
Istri Edhy Prabowo, Iis Rosyita Dewi, memenuhi panggilan KPK. Lampost.co/Medcom.id/Candra


JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Iis Rosita Dewi. Istri Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) nonaktif Edhy Prabowo itu bakal dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya Tahun 2020.
 
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa, 22 Desember 2020.
 
KPK juga memanggil pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KP Muhammad Zaini Hanafi, Advokat H Djasman Malik, dan bagian keuangan (finance) PT Perishable Logistic Indonesia (PLI) Kasman. Ketiganya dipanggil untuk keperluan serupa.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK meminta pihak Imigrasi mencegah Iis yang juga berstatus anggota DPR itu ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri enam bulan ke depan.
 
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama lima orang lain. Mereka ialah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin.
  
Sementara itu, seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan 100ribu dolar AS dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait