#unila#kpk

KPK Koordinasi dengan Kemendikbudristek Perbaiki PMB Jalur Mandiri

KPK Koordinasi dengan Kemendikbudristek Perbaiki PMB Jalur Mandiri
Suasana Universitas Lampung beberapa waktu lalu (Lampost.co/Andre Prasetyo Nugroho)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi guna membahas perbaikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru (PMB) melalui jalur mandiri. Rapat berlangsung secara daring, Jumat, 26 Agustus 2022.

Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kemendikbudristek untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri atau non regular ini. 

"Pertama, agar Kemendikbudristek melakukan audit terbatas secara cepat kepada perguruan tinggi negeri untuk memetakan kelemahan dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Pelaksanaan audit dapat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu, 27 Agustus 2022. 

Kedua, KPK meminta, Kemendikbudristek menyusun panduan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang berisi tantara lain ketentuan untuk membuka informasi tentang jumlah kursi atau kuota yang tersedia; indikator/kriteria penentuan kelulusan, seleksi berbasis akademik melalui tes yang dilakukan secara mandiri, konsorsium atau menggunakan hasil tes lainnya; serta transparansi terkait kuota untuk kelompok afirmasi. 

"Proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri agar dilakukan secara digital. Digitalisasi dalam rangkaian proses penerimaan mahasiswa baru akan lebih memberikan kepastian, transparansi dan mempercepat," ujar Ipi.

Baca juga: KPK Tekankan PMB Jalur Mandiri Lebih Transparan

Dia melanjutkan KPK meminta Kemendikbudristek memperkuat pengawasan dan mendorong pelibatan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan baik yang dikelola oleh Kemendikbudristek maupun melalui platform JAGA Kampus yang dikelola KPK. 

"Karena KPK juga memandang pentingnya memperkuat regulasi yang ada," ujarnya. 

Terakhir, Kemendikbudristek dan KPK berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Harapannya, upaya-upaya perbaikan akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kesempatan yang terbuka bagi calon mahasiswa untuk bersaing secara adil dan bebas dari korupsi.

"Khususnya untuk fakultas-fakultas yang menjadi tujuan mayoritas masyarakat seperti kedokteran, teknik, ekonomi dan lainnya," pungkasnya. 

 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait