#beritalampung#beritabandarlampung#ott

KPK Keluarkan Rekomendasi Sikapi Banyak Celah Korupsi Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri

KPK Keluarkan Rekomendasi Sikapi Banyak Celah Korupsi Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri
Ilustrasi. Foto: MI


Bandar Lampung (Lampost.co): Usai tertangkapnya Rektor Unila Prof Karomani bersama rekannya, KPK menemukan adanya celah praktik KKN dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri baik di Unila maupun kampus negeri lain di Indonesia.

"Dari penelusuran KPK tahun lalu atas praktik penerimaan mahasiswa baru terkait sumbangan institusi khususnya pada fakultas kedokteran di beberapa universitas, KPK mendapati lemahnya tata kelola terkait aspek transparansi dan akuntabilitas," ujar Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ali Fikri, Senin, 22 Agustus 2022.

Terhadap celah tersebut, KPK sempat berdiskusi dengan beberapa universitas negeri yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Hasilnya, kelemahan terjadi karena tidak ada pengaturan dari Kemendikbudristek.
Dalam pelaksanaanya (penerimaan mahasiswa jalur mandiri) sangat bergantung pada masing-masing perguruan tinggi.

"Khususnya terkait aspek akuntabilitas, informasi kuota penerimaan yang tersedia, kriteria penerimaan, dan besaran sumbangan," katanya.

Berita terkait:  Laporan Calon Mahasiswa Jalur Mandiri Dirugikan Jadi Awal Penangkapan Rektor Unila

Adapun rekomendasi yang dikeluarkan KPK yakni agar Kemendikbudristek menyusun petunjuk teknis (juknis) penerimaan jalur mandiri. KPK pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyempurnaan Tata kelola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri PTN yang ditujukan PTN se-Indonesia. Surat Edaran telah dikeluarkan pada 29 Maret 2022. 

Substansi dari Surat Edaran tersebut yakni pertama, informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri/non-reguler harus lebih transparan dengan memastikan ketersediaan informasi tentang rencana jumlah mahasiswa yang akan diterima melalui jalur tersebut, indikator/kriteria-kriteria kuantitatif yang akan digunakan untuk menentukan calon mahasiswa yang akan diterima.

Baca juga: KPK Nilai Penggeledahan di Unila Berpotensi Seret Pelaku Baru

Secara khusus indikator/kriteria-kriteria itu perlu dinyatakan dengan jelas untuk menghindari anggapan sebagian masyarakat bahwa penerimaan mahasiswa hanya berdasarkan kriteria jumlah sumbangan yang diberikan. Berikutnya, metode dan alur seleksi calon mahasiswa yang akan digunakan perlu dinyatakan secara eksplisit. Penggunaan nilai minimum passing grade, nilai terbaik sesuai kuota, atau kombinasi keduanya dan bahkan metode lain jika ada harus diinformasikan.

Kedua, menyediakan dan menginformasikan kanal pengaduan whistleblowing system berbasis elektronik bagi masyarakat atau calon mahasiswa baru pada media pengaduan perguruan tinggi masing-masing.

Selain itu, melalui SE tersebut, Ali mengatakan KPK mengajak masyarakat dan calon mahasiswa baru untuk menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui kanal pengaduan JAGA Kampus pada situs JAGA.ID. Laporan yang masuk akan KPK koordinasikan dengan Kemendikbudristek dan pihak universitas agar ditindaklanjuti secara cepat.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait