#pajak#penggelapanpajak#korupsi#pengempanganpajak

KPK Janji Ungkap Suap Pajak yang Seret Nama PT Gunung Madu

KPK Janji Ungkap Suap Pajak yang Seret Nama PT Gunung Madu
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, meminta masyarakat bersabar terkait perkembangan perkara suap pajak yang menyeret dua pegawai Direktorat Jeneral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), empat konsultan pajak, dan tiga korporasi yang salah satunya merupakan perusahaan asal Lampung, PT. Gunung Madu Plantation.

Saat ini, kata Firli, KPK sedang bekerja keras mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti.

"KPK pasti menyampaikan hasil kerjanya kepada publik. Sekali lagi, kami sangat memahami harapan dan keinginan masyarakat agar KPK segera mengungkap dan menyampaikannya ke publik," ujar Filri, kepada Lampost.co, Minggu, 14 Maret 2021.

Firli belum berkenan membeberkan jumlah tersangka, saksi, dan peran perusahaan terhadap dugaan suap tersebut. 

Baca: Kasus Pengemplangan Pajak Seret Nama Perusahaan di Lampung

 

"Nanti juga dijelaskan. Kami akan tuntaskan," katanya. 

Sudah lebih dari satu bulan sejak KPK menetapkan tersangka kasus korupsi di Ditjen Pajak Kemenkeu. Hitungan tersebut mengacu pada beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) per tanggal 10 Februari yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

KPK menetapakan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Angin Prayitno Aji, dan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan, Dadan Ramdani sebagai tersangka gratifikas pengemplangan pajak.

Dua pejabat tersebut diduga mendapat Rp50  miliar dari tiga perusahaan. Dalam salinan SPDP KPK itu disebut bahwa suap diberikan melalui konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi mewakili PT Gunung Madu Plantation, Veronika Lindawati mewakili Bank Panin; dan Agus Susetyo yang berkaitan dengan PT Jhonlin Baratama..

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait