#LHKPN

KPK Ingatkan Pejabat Lampung Lapor LHKPN Paling Telat 31 Maret 2021

KPK Ingatkan Pejabat Lampung Lapor LHKPN Paling Telat 31 Maret 2021
Ilustrasi Gedung KPK/MI/Susanto.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) kembali mengingatkan para pejabat di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung untuk melaporkan kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020. 

"Melalui surat edaran tersebut, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu. LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Selasa, 19 Januari 2021.

Ipi memaparkan terbitnya Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan peraturan terbaru tersebut. 

Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam perubahan peraturan tersebut. Di antaranya tidak lagi diperlukan salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan. Namun, penyelenggara negara wajib menyampaikan dokumen asli surat kuasa (lampiran 4) atas nama Penyelenggara Negara (PN), pasangan dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun. Masing-masing surat kuasa bertanda tangan di atas meterai Rp10.000.

Peraturan baru juga menetapkan hanya terdapat satu macam tanda terima, yaitu tanda terima lengkap

"Untuk itu, PN harus memastikan bahwa laporan harta yang disampaikan sudah benar, jujur dan lengkap. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi," paparnya.

Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN. 

Bagi wajib LHKPN yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui email dan aplikasi e-filing elhkpn.kpk.go.id pada tabel riwayat LHKPN, kolom aksi, dan tombol download tanda terima.

Berdasarkan aplikasi e-LHKPN, kepatuhan LHKPN secara nasional untuk pelaporan 2020 per 18 Januari 2021 baru 15,34% dari total seluruh wajib lapor yang berjumlah 378.553 PN. Secara rinci kepatuhan per bidang yaitu eksekutif 14,11%, yudikatif 45,88%, legislatif 5,99% dan BUMN/BUMD 13,99%.

Pelaporan LHKPN di Lampung 

Dari paparan KPK per 1 Mei 2020, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN penyelenggara negara asal Lampung mencapai 93,36%, yang terdiri dari 15 pemerintah kabupaten/kota, satu Pemerintah Provinsi, dan BUMN di Lampung.

Data tersebut sesuai dengan batas akhir pelaporan LHKPN tahun 2019, yakni 30 april 2020 lalu. Dari total tersebut, tercatat 229 wajib lapor belum menyampaikan laporan.

Dari total 2.634 wajib lapor di lingkungan eksekutif, sebanyak 2.459 sudah lapor dan sisanya 175 wajib lapor belum menyampaikan laporan.

Sedangkan di bidang legislatif, tingkat kepatuhannya adalah 92,84%.  Dari total 712 wajib lapor, sebanyak 661 sudah menyampaikan laporannya dan sisanya 51 belum. Sementara dari total 51 wajib lapor pada BUMD PT Bank Lampung tercatat 48 wajib lapor atau 94,12% sudah lapor dan sisanya 3 wajib lapor belum menyampaikan laporannya.

Dari data yang dipaparkan KPK, instansi yang paling rendah melaporkan LHKPN yakni  Pemprov Lampung. Dari 177 wajib lapor hanya 103 yang sudah melapor dengan persentase tingkat kepatuhan 58,19 %.

Kemudian pemerintahan yang lain, Pemkab Lampung Tengah 46 belum melapor, Pemkot Metro 35 belum melapor, Lampung Utara 15 belum melapor, dan Lampung Barat 1 belum melapor, sisanya sudah 100%.

Pada wajib lapor instansi DPRD pelapor paling rendah yakni DPRD Pesisir Barat, dari 43 wajib lapor, 22 sudah melapor,dan 21 belum melapor dengan persentase pelaporan 51,16%.

DPRD lain yang masih belum melapor adalah DPRD Tanggamus 19 belum melapor, DPRD Lampung Utara 8 belum melapor, DPRD Provinsi Lampung 2 belum melapor, selebihnya sudah 100 %.

Selanjutnya, untuk Bank Lampung, 51 wajib lapor, 48 sudaj melapor dan 3 belum melapor, dengan persentase 94,12%. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait