#kpk#laporankekayaan

KPK Imbau PN Laporkan Harta Sebelum Batas Waktu

( kata)
KPK Imbau PN Laporkan Harta Sebelum Batas Waktu
Ilustrasi. Foto: Google Images

Bandar Lampung (Lampost.co): KPK mengimbau kepada penyelenggara negara (PN) untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu pelaporan periode 31 Maret 2020.

Per 20 Februari 2020 tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN atau BUMD masih relatif rendah, yaitu sebesar 38,90%. Dari total 356.854 wajib lapor, telah lapor 138.803 dan sisanya 218.051 belum lapor.

"Terkait kepatuhan lapor untuk 7 orang staf khusus presiden yang termasuk dalam wajib lapor khusus sudah terpenuhi 100% sesuai batas waktu pelaporan 20 Februari 2020 atau 3 bulan sejak yang bersangkutan diangkat dalam jabatan tersebut," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegakan KPK Ipi Maryati, Jumat, 21 Februari 2020.

Dia mengatakan masih terdapat 4 dari 6 orang stafsus presiden lainnya yang merupakan wajib lapor periodik belum menyampaikan laporannya. Batas waktu yang diberikan adalah 31 Maret 2020.

Inisiatif untuk memajukan tenggat waktu pelaporan juga dilakukan oleh banyak instansi. Beberapa diantaranya adalah Pemkab Boyolali, DPRD Kab Boyolali, Pemkab Boalemo, Pemkab Tapanuli Selatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Pemkot Batam, Pemkot Gorontalo, Pemkab Rote Ndao, dan BPJS Kesehatan. Instansi-instansi tersebut menetapkan batas waktu pelaporan beragam mulai dari 15 Januari hingga 28 Februari 2020 dengan beragam sanksi administratif.

"KPK memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Hal itu menunjukkan satu bentuk komitmen dan langkah awal pencegahan korupsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas PN dengan melaporkan hartanya," ujarnya.

Per 18 Februari 2020, seluruh pimpinan KPK dan Dewan Pengawas juga telah memenuhi kewajiban lapor 100%. Sesuai Peraturan Pimpinan KPK No. 08 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Dewan Pengawas dan Pegawai KPK, batas waktu penyampaian LHKPN untuk pejabat KPK yang diangkat pertama kali atau diangkat kembali adalah 2 bulan kalender sejak keputusan pengangkatan. Sebelumnya peraturan KPK menetapkan batas waktu 3 bulan sejak diangkat.

Sedangkan bagi wajib lapor periodik di lingkungan internal, KPK mewajibkan batas waktu penyampaian LHKPN adalah 28 Februari 2020. Per 20 Februari 2020 tercatat total 92,8% pegawai KPK telah menyampaikan laporan hartanya.

"Dalam peraturan internal KPK tersebut juga mengubah batas waktu pelaporan harta bagi pegawai yang berakhir masa jabatannya. Sebelumnya ditetapkan 14 hari kerja, dengan aturan baru ini ditetapkan paling lambat 14 hari kalender sejak keputusan pemberhentian," katanya.

Sementara itu tingkat kepatuhan LHKPN Lampung Per 10 Juli 2019, dengan rincian:

1. Pemerintahan provinsi, kabupaten/kota terdapat 2.609 wajib lapor dan yang sudah melapor 1.870, yang belum melapor 199, dan tingkat kepatuhan mencapai 90,38%.

Lima pemerintahan yang telah 100% melapor yakni Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Way Kanan, Pemkab Tulangbawang Barat, Pemkab Pringsewu, Pemkab Tanggamus.

Tingkat kepatuhan paling rendah yakni  Pemkab Mesuji 75 wajib lapor, baru 45 yang melapor dan tingkat kepatuhan 64%

2. DRPD provinsi, kabupaten/kota terdapat 655 wajib lapor,dan yang sudah melapor 584, yang belum melapor 71, tingkat kepatuhan 89,16 %.

Lima DPRD yang telah 100% melapor yakni Bandar Lampung, Pesawaran, Metro, Tulangbawang Barat, dan Pringsewu.

Tingkat kepatuhan paling rendah yakni DPRD Pesisir Barat, 23 wajib lapor, yang melapor 15, yang belum melapor 8, dan tingkat kepatuhan 65,25%.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar