#KPK#Korupsi#NurdinAbdullah

KPK Dalami Proyek Penyuap Nurdin Abdullah

KPK Dalami Proyek Penyuap Nurdin Abdullah
Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Bupati Bulukumba, Sukri A Sappewali, pada Kamis, 1 April 2021. Dia dimintai keterangannya untuk mendalami pengerjaan beberapa proyek yang dilakukan tersangka kasus dugaan suap sekaligus Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto.

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan berbagai proyek yang dikerjakan oleh tersangka AS (Agung Sucipto) yang diduga atas rekomendasi tersangka NA (Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah) melalui tersangka ER (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 3 April 2021.

Sukri dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi terkait kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur pada 2020 sampai 2021 yang menjerat Nurdin Abdullah. Dia diperiksa di Kantor Polda Sulawesi Selatan.

KPK juga memanggil Kepala Dinas PUTR Sulawesi Selatan Rudy Djamaluddin, aide de camp (Adc) atau ajudan Gubernur Sulawesi Selatan Syamsul Bahri, dan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Bulukumba, Andi Buyung Saputra. Ketiga orang itu juga dimintai keterangan dalam kasus yang sama.

Nurdin bersama Edy Rahmat, dan Agung Sucipto diringkus KPK pada Jumat, 16 Februari 2021. Dalam operasi senyap itu, KPK menyita Rp2 miliar yang diduga terkait suap.
 
KPK kemudian menetapkan ketiganya menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada proyek kawasan wisata Bira, Bulukumba. Nurdin dan Edy menjadi tersangka penerima suap, sedangkan Agung tersangka pemberi suap.
 
Nurdin dan Edy dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Agung dikenakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait