#OTT#KPK#UNILA

KPK Bidik Pemberi Suap Lain di Kasus Unila

KPK Bidik Pemberi Suap Lain di Kasus Unila
Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru (maba) Universitas Lampung (Unila). Lembaga Antikorupsi tidak percaya pemberi suap di kasus itu cuma seorang.

 "KPK tentu masih terus mendalami dan menelusuri keterlibatan pihak-pihak lainnya dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unila tersebut," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 12 September 2022.

 Pendalaman dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi yang dipanggil dalam kasus itu. Termasuk, meminta Rektor Unila Karomani untuk memberikan informasi terkait pihak lain yang memberikan suap kepadanya.

"KPK berharap pihak-pihak terkait kooperatif dalam proses penyidikan tersebut," ujar Ali.

 Sejumlah tokoh dikabarkan akan masuk dalam daftar nama tersangka baru pada kasus suap penerimaan mahasiswa jalur mandiri Universitas Lampung. Salah satunya ada di kabinet Karomani.

 Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum Karomani, Resmen Kadafi, saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Peradi Lampung di Grahawangsa. Jumat, 2 September 2022. "Kami belum bisa menyampaikan siapa saja namanya, tapi ada tokoh adat Lampung juga," kata dia.

 Rektor Unila Karomani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa. Selain Karomani, KPK juga menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung, Heryandi; Ketua Senat Universitas Lampung, Muhammad Basri; dan pihak swasta, Andi Desfiandi sebagai tersangka.

 Andi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

 Sedangkan, Karomani, Heryandi, dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait