#Korupsi#KPK#ZulkifliHasan

KPK Berpotensi Konfrontasi Zulhas dan Annas Maamun

( kata)
KPK Berpotensi Konfrontasi Zulhas dan Annas Maamun
Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulkifli Hasan. Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi mengkonfrontasi Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Anas Maamun terkait dengan izin alih fungsi hutan di Riau pada 2014. Pasalnya, keterangan Zulhas dan Anas berbeda.

"Segala kemungkinan bisa saja akan dilakukan ketika penyidik membutuhkan itu (konfrontasi)," ujar pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020.

Perbedaan keterangan yang disampaikan saksi atau tersangka hal yang lumrah. Namun, penyidik terus menggali dari keterangan saksi untuk memperkuat pembuktian pasal yang akan dijerat ke tersangka.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tidak pernah memberikan izin revisi alih fungsi hutan di Riau. Termasuk kepada PT Palma Satu.

"Tidak ada satu pun (izin) diberikan alias semua permohonan itu ditolak," ujar Zulkifli usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020.

Mantan Menteri Kehutanan itu mengaku ada sejumlah perusahaan yang mengajukan revisi alih fungsi hutan. Namun, seluruhnya ditolak.

KPK menetapkan PT Palma Satu, mantan Legal Manager PT Duta Palma Group Suheri Terta, dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma Surya Darmadi, tersangka baru kasus ini. Mereka diduga terlibat suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau 2014.

Kasus ini merupakan pengembangan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di 2014. Saat itu, KPK menetapkan Gubernur Riau periode 2014-2019 Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung tersangka.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...

Berita Terkait

Komentar