#KPK#BERITALAMPUNG#PENCEGAHANKORUPSI

KPK Apresiasi Monitoring Pencegahan Korupsi Lampung yang Melampaui Rerata Nasional

KPK Apresiasi Monitoring Pencegahan Korupsi Lampung yang Melampaui Rerata Nasional
Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah II, Andy Purwana, saat mengapresiasi indeks Monitoring Centre for Prevention (monitoring pencegahan) atau MCP di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 23 Maret 2022. (Lampost.co/Atika Oktaria)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (Korupsi) mengapresiasi indeks Monitoring Centre for Prevention (monitoring pencegahan) atau MCP Provinsi Lampung di atas rerata nasional. Untuk diketahui, rerata Nasional 2021 yaitu sebesar 71%, sedangkan capaian indeks MCP Lampung Tahun 2021 sebesar 84%.

"Adapun raihan MCP Lampung Tahun 2021 di atas rerata nasional. Jika diatas 75% artinya di atas zona hijau dan ini progres untuk pencegahan korupsi di 8 area cukup bagus," ujar Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah II, Andy Purwana, di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 23 Maret 2022.

Dia memaparkan 8 area pencegahan korupsi berdasarkan Indeks capaian MCP antara lain perencanaan dan penganggaran APBD mencapai 99,1%, Pengadaan Barang dan Jasa 90,6%, Perizinan 93,5%, Pengawasan APIP 94%, Manajemen ASN 89,9%, Optimalisasi Pajak Daerah 85%, dan Manajemen Aset Daerah 86,5 %.

"Harapannya hasil MCP ditahun 2022 dapat semakin lebih baik lagi, minimal diangka MCP 2021. Selain itu, gap antara indeks MCP dan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas) berada di bawah 5 persen. Seperti WayKanan yang memiliki indeks SPI 75,46 dan indeks MCP 77,3 sehingga gapnya menjadi 1,84," kata Andy. 

Menurutnya, progress yang dilakukan Pemprov Lampung sudah baik, namun secara outcome, hasilnya masih perlu ditingkatkan.

"Hal ini dimungkinkan karena kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat," ungkapnya.

Andy menambahkan indikator dalam penilaian itu bisa berubah. Sebab ada yang namanya survei penilaian integritas. 

"Ini dinilai masyarakat seperti bagaimana pelayanan publiknya, apakah saat ini belum apple to apple. Di Lampung juga, ada penilaian masyarakat jika belum maksimal," katanya. 

 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait