#pemprov

KPK akan Nilai Kinerja Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat di Pemprov Lampung

KPK akan Nilai Kinerja Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat di Pemprov Lampung
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Lampost/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan assesment atau penilaian kepada Pemerintah Provinsi Lampung, di Kantor Gubernur Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berkomitmen untuk melakukan pembangunan dengan baik. Agar pelayanan bisa menjadi terbaik maka aparat di dalamnya juga harus baik.

Gubernur kerap melakukan pembinaan pegawai, menguatkan kedisiplinan, tertib tata laksana kegiatan, mental, dan komitmen untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih.

"Kami bekerja sama dengan KPK. KPK mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan dan pendidikan kepada publik. KPK bukan hanya soal penindakan, tapi juga soal perbaikan sistem dengan membangun komitmen dengan seluruh aparatur," katanya di Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 26 Januari 2021.

Fahrizal juga mengatakan, pihaknya juga menindaklanjuti MoU bersama KPK beberapa waktu lalu, yakni tentang assesment KPK terkait budaya organisasi, seperti kedisiplinan, efesiensi, budaya organisasi yang bersih dari tindakan KKN. Kemudian juga tentang penguatan sistem penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi atau Whistleblowing System (WBS) terintegrasi. Diharapkan kerjasama ini bisa menghindarkan organisasi dari pelanggaran.

"Untuk mapping dan pemetaan. Ada sifatnya pelayanan publik, perizinan, pembangunan, penataan pegawai dan sebagainya. Nah KPK melihat pola budaya organisasi tersebut," katanya. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait