#KORUPSI#BERITALAMPUNG

Korupsi Fee Proyek, Eks Kabid Pengairan Dinas PUPR Lamsel Divonis Empat Tahun Penjara

Korupsi Fee Proyek, Eks Kabid Pengairan Dinas PUPR Lamsel Divonis Empat Tahun Penjara
Syahroni (kanan atas) saat mendengarkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Lampost.co/Asrul S Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Majelis hakim menjatuhkan pidana empat tahun penjara terhadap eks Kabid Pengairan Dinas PUPR Lampung Selatan, Syahroni, dalam sidang tindak pidana korupsi di PN Tanjungkarang, Rabu, 16 Juni 2021.

Hakim ketua Efiyanto mengatakan perbuatan Hermansyah terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

"Menjatuhkan pidana terhadap Syahroni empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara," ujar Ketua Majelis Hakim, Efiyanto, saat membacakan putusan.

Syahroni juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti Rp35 juta. Setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang.

"Apabila tidak mencukupi akan diganti pidana enam bulan penjara" katanya.

Justice colaborator (JC)Syahroni juga diterima oleh JPU dan Majelis Hakim. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yakni lima tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair tiga bulan penjara serta pidana tambahan Rp303,6 juta.

Usai persidangan dan berdiskusi dengan penasehat tim hukum, Syahroni menerima putusan tersebut. Penasehat hukum Syahroni juga meminta ke majelis hakim, jika putusan telah dieksekusi, ia meminta agar kliennya ditempatkan ke LP Kelas IA Bandar Lampung atau LP Rajabasa.

Di sisi lain, JPU KPK Wawan Yunarwanto, menyebutkan akan pikir-pikir terlebih dahulu terhadap vonis Syahroni.

"Kami pikir-pikir, karena hasil ini akan kami sampaikan ke pimpinan terlebih dahulu," ujar Wawan.


Diberitakan sebelumnya, terdakwa korupsi Fee Proyek Pemkab Lampung Selatan yakni Eks Kadis PUPR Hermansyah Hamidi, divonis enam tahun penjara oleh majelis Hakim PN Tipikor Tanjungkarang, pada Rabu, 16 Juni 2021. Hakim ketua Efiyanto mengatakan perbuatan Hermansyah terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.


 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait