#korupsi

Korupsi Dana Kampung, Mantan Kakam dan Bendahara Bumisari Divonis Berbeda

Korupsi Dana Kampung, Mantan Kakam dan Bendahara Bumisari Divonis Berbeda
Dua terdakwa kasus korupsi anggaran desa di Kampung Bumisari, Rawa Pitu, Tulangbawang, divonis berbeda pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Kamis, 9 Juni 2022.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dua terdakwa kasus korupsi anggaran desa di Kampung Bumisari, Rawa Pitu, Tulangbawang, divonis berbeda pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Kamis, 9 Juni 2022.


Terdakwa mantan Kepala Kampung Bumisari, Andi Hajar divonis dua tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Ia juga dijatuhi pidana denda membayar uang pengganti Rp181.638.761. Setelah putusan inkrah satu bulan ia tidak membayar, harta bendanya akan disita. Bila tidak mencukupi diganti dengan pidana satu tahun enam bulan penjara.

Sementara terdakwa lainnya Bendahara kampung, Suryatin, divonis satu tahun dan delapan bulan penjara, serta denda Rp50 juta, subsider dua bulan kurungan. Ia juga dijatuhi pidana denda membayar senilai Rp132.885.000. Setelah putusan inkhra satu bulan ia tidak membayar, harta bendanya akan disita, jika tak mencukupi diganti pidana 10 bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim Hendro Wicaksono mengatakan, keduanya terbukti bersalah melanggar Pasal pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap Andi Hajar selama dua tahun enam bulan penjara," ujarnya.

Hendro menambahkan, Suryatin telah menyicil pengembalian kerugian negara Rp31.874.000 yang dititpkan ke Kejari Tulangbawang, dan harus membayar sisanya.

"Jadi sisanya untuk Suryatin sekitar Rp101 juta," kata Hendro.

Vonis majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni Andi Hajar dituntut pidana tiga tahun dan enam bulan penjara, denda Rp50 juta subsider tiga bulan. Sementara, Suryatin dituntut dua tahun dan enam bulan penjara, denda Rp50 juta subsider dua bulan.

Atas putusan tersebut kedua terdakwa menerima putusan majelis hakim, sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih pikir-pikir sebelum bersikap banding, atau menerima putusan.

"Kami akan laporkan dulu ke pimpinan, sementara pikir-pikir yang mulia," ujar JPU Adi Herlinsyah.

Perbuatan Koruptif keduanya bermula saat tahun 2019 Kampung Bumi Sari Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulangbawang mengelola dana pada APBKam Rp1.354.106.402.

Beberapa pengadaan dibelanjakan tidak sesuai ketentuan, misalnya pada tahap satu terkait belanja proyektor, pengadaan buku bacaan, alat peraga edukasi, serta baju seragam, dan atribut linmas.

Kemudian kegiatan lainnya yang tidak sesuai yakni, belanja upah kepala tukang dan upah tukang penimbunan lapangan, belanja upah pekerja penimbunan lapangan, honor TPK penimbunan lapangan, honor TPK jembatan 2,5 x 7 m, honor TPK jembatan 2,5 x 12 m.

Kemudian belanja makan minum pelatihan poktan BKB, Belanja honor narasumber pelatihan poktan BKB, anggaran insentif guru PAUD, insentif marbot, kaum dan pemuka agama, belanja kayu truk, dan banyak lagi anggaran kegiatan kampung yang disunat oleh kedua terdakwa.

"Akibat perbuatan keduanya, terdapat kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit penghitungan oleh Inspektorat kabupaten sebesar Rp314.523.761," kata JPU saat membacakan dakwaan beberapa waktu lalu.

EDITOR

Winarko


loading...



Komentar


Berita Terkait