korupsi

Korupsi Dana BOK, Kepala Puskesmas Divonis Rendah

Korupsi Dana BOK, Kepala Puskesmas Divonis Rendah
Sidang korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Eka Antoni, kepala Puskesmas Ogan Lima yang divonis satu tahun. (dok)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memvonis rendah terdakwa korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas atas nama Eka Antoni, selaku kepala Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara, Kamis, 7 Januari 2021. 

Hakim Efiyanto mengatakan, berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, saksi ahli, terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp118 juta lebih atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan keuangan Negara.

Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan pertama, diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah, ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Eka Antoni dengan pidana penjara selama satu tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider satu bulan dengan perintah tetap ditahan," kata jaksa. 

Vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa dimana sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan penjara, serta denda Rp50 juta subsider 6 bulan.

Jaksa juga meminta majelis hakim mempertimbangkan pengembalian uang pengganti kerugian negara yang dilakukan terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp118 juta.

Pada tahun 2017, kata hakim, terdakwa Eka, secara melawan hukum melakukan kegiatan yang tidak dilaksanakan berupa kegiatan program belanja perjalanan dinas, belanja ATK, belanja makan dan minum rapat, belanja makan dan minum harian pegawai, hal tersebut bertentangan dengan pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurhayati mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp118 juta sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara tahun anggaran 2017 Nomor: 61/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

 

EDITOR

Ricky Marly

loading...




Komentar


Berita Terkait