korupsi

Korupsi Dana BOK, Kepala Puskesmas Dituntut 14 Bulan

Korupsi Dana BOK, Kepala Puskesmas Dituntut 14 Bulan
Sidang tuntutan kepala Puskesmas di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. (Dok)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara menuntut Eka Antoni, Kepala Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat dengan pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan penjara lantaran melakukan tindak pidana korupsi korupsi Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Jaksa Budiawan mengatakan, terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebesar Rp118 juta lebih yang dapat merugikan keuangan Negara. 

Menurut Budiawan, terdakwa Eka Antoni terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan pertama, diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan penjara, serta denda Rp50 juta subsider 6 bulan dengan perintah tetap berada dalam tahanan," kata jaksa.

Dijelaskan jaksa, bahwa terdakwa sudah menitipkan uang pengganti kerugian negara secara keseluruhan dan meminta majelis mempertimbangkan hal tersebut. 

Pada tahun 2017, kata jaksa, terdakwa Eka, secara melawan hukum melakukan kegiatan yang tidak dilaksanakan berupa kegiatan program belanja perjalanan dinas, belanja ATK, belanja makan dan minum rapat, belanja makan dan minum harian pegawai. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurhayati mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp118 juta sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara tahun anggaran 2017 nomor: 61/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
 

EDITOR

Ricky Marly

loading...




Komentar


Berita Terkait