korupsiwaykananpenjara

Korupsi Beras, Mantan Kakam di Way Kanan Divonis 4 Tahun Penjara

Korupsi Beras, Mantan Kakam di Way Kanan Divonis 4 Tahun Penjara
Lampost.co/Febi Herumanika


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memvonis mantan kepala Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atas nama Supratikno (50) dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, lantaran melakukan tindak pidana korupsi beras subsidi (Rasta) milik masyarakat. Kamis 5 November 2020.

Hakim Ketua Efiyanto mengatakan Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hakim menjelaskan, terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

" Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Supratikno dengan pidana penjara selama 4 Tahun, serta denda Rp200 juta Subsider 1 bulan," kata Hakim Efiyanto.

Selain pidana penjara terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti 303 juta subsider 1 tahun pidana penjara.

Vonis majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, dimana sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan enam bulan, serta denda Rp350 juta subsider 3 bulan. Selain itu jaksa juga menuntut terdakwa dengan pidana denda Rp300 juta subsider 2 tahun enam bulan.

Kasipidsus Way Kanan marimbun Pangabean, Didampingi penuntut umum Zepy Tantalo, dan Achmad Rismadhani, menjelaskan perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu antara bulan Januari hingga bulan Desember 2017 bertempat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.

"Bahwa Terdakwa Supratikno selaku Penanggung Jawab program Rastra tingkat Kampung berdasarkan Pedoman Umum (PEDUM) Beras Susidi Rastra Tahun Anggaran 2017," ujar Kasi Pidsus.

Terdakwa didakwa melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Modus terdawak tidak melibatkan Satgas desa, beras bantuan ditampung dirumahnya dan tidak disalurkan kepada masyarakat dimana setiap kepala keluarga mendapat bantuan 15 kg selama setahun, beras peruntukan warga dijual oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga kerugian negara mencapai Rp300 juta lebih.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait