tambakpesisirbarat

Korban Ungkap Dalang Perusakan Tambak di Pesisir Barat

Korban Ungkap Dalang Perusakan Tambak di Pesisir Barat
Korban Rugi Rp2,5 Miliar akibat tambaknya dirusak Pol PP.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Shenny Syarief (62), korban perusakan tambak yang dilakukan oleh empat oknum Polisi Pamong Peraja Pesisir Barat menginginkan keadilan atas apa yang dilakukan oleh para tersangka terhadap usahanya.

Kempat tersangka yang melakukan perusakan tambak udang dengan kerugian mencapai Rp2,5 Miliar itu diantaranya Ardi Herdian Panca (27) Honorer Pol PP, Merpi Pahlepi (33) Honorer Pol PP, Tri Heri Purwanto (46) PNS Pol PP (Kabid Tibum Kab Pesisir Barat) dan Drs. Ben Keda, PNS Pol PP (Kasat Pol PP Pesbar).

" Saya menginginkan keadilan untuk diri saya dan juga teman-teman yang lain. Saya menginginkan tegaknya hukum yang benar, jangan sampai menghentikan proses hukum tanpa mengetahui kesalahannya," kata Shenny Syarief.

Menurut korban, yang bisa menentukan salah atau benar adalah pengadilan dan dia meminta persolan ini harus dihukum karena sudah jelas ada kesalahan didalamnya, " Satipol PP bekerja tidak sesuai dengan SOP nya. Saya minta ini harus di hukum," kata dia.

" Kerugian saya air yang semestinya mengalir ke tambak kolam saya, tetapi dipotong paralon sehingga tidak mengalir menyebabkan udang saya mati, mereka (Pol PP) melihat ko begitu merahnya udang saya. Peralatan juga hancur jadi betul-betul kerugian saya sangat besar," katanya.

Ia menjelaskan pihak yang menggerakkan para pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Korban mengatakan saat itu ada surat perintah ditandatangani oleh Lingga (Sekda).

" Kita lihat saja surat perintahnya yaitu bupati, surat perintah itu ditandatangi oleh pak Lingga. Kalau yang saya tahu saya buta hukum sekda itu untuk di dalam Pemd,a di luar adalah Bupati apakah surat tugas itu sudah benar saya juga tidak tahu karena saya tidak tahu hukum," katanya.

Ditanya apakah benar ada surat perintah mengenai perusakan terhadap tambak udang miliknya pada saat itu, korban lagi-lagi membenarkan bahwa ada surat perintah itu diperlihatkan. Namun, usai melakukan perusakan baru lah surat itu ditunjukkan.

" Surat perintah itu diperlihatkan setelah ada perusakan di tempat saya, jadi pada saat perusakan mereka tidak memperlihatkan surat perintah. Kalau itu berdasarkan Undang-undang saya menginginkan bekerja berdasarkan Undang-undang, Undang-undang yang mana yang mengatakan bisa merusak barang pribadi apakah ada Undang-undang nya," kata dia.

Alasan mereka merusak katanya memberi efek jera. Padahal perizian usaha tambak lengkap. " Dasar mereka apa, saya nggak nanam ganja kok disitu, bayar pajak, usaha saya legal tidak melanggar pemerintah," katanya.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait