#uutpks#kekerasanseksual#pmii

Kopri PMII Bandar Lampung Siap Kawal Penerapan UU TPKS

Kopri PMII Bandar Lampung Siap Kawal Penerapan UU TPKS
Ketua Kopri PC PMII Kota Bandar Lampung, Diana Berliyani. Lampost.co/Umar Robbani


Bandar Lampung (Lampost.co) -- DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai Undang-Undang (UU). Meski begitu, pengesahan itu belum dianggap sebagai akhir dari perjuangan perlindungan terhadap kaum perempuan.

Ketua Korps Putri (Kopri) Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandar Lampung, Diana Berliyani mengungkapkan, UU TPKS harus disosialisasikan secara masif demi memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga bisa diterapkan secara ideal sesuai amanat perundang-undangan.

"Disahkannya UU TPKS bukan berarti tugas kita sudah selesai. Memastikan UU tersebut terimplementasi dengan baik dan komprehensif adalah tanggung jawab kita bersama," kata dia, Rabu, 13 April 2022.

Baca: UU TPKS Harus Mampu Antisipasi Kendala dalam Proses Hukum Tindak Kekerasan Seksual

 

Hingga saat ini, kata dia, kasus kekerasan masih sering terjadi. Kekerasan seksual pun tidak hanya memakan korban kaum perempuan, tetapi semua kalangan mulai dari laki-laki hingga anak-anak.

"Kopri PC PMII Bandar Lampung berkomitmen untuk terus mengawal penerapan UU TPKS dan siap mensosialisasikan hal-hal yang termaktub di dalamnya," ungkapnya.

Ia berharap, semua pihak mengedepankan kemanusiaan dalam memperjuangkan RUU TPKS. Menurutnya, yang menjadi utama dan prioritas adalah kepentingan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.

RUU TPKS telah dibahas sejak 10 tahun lalu untuk mewujudkan perlindungan dan keamanan bagi kaum perempuan. Namun, rancangan itu baru disahkan sebagai UU dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 13 April 2022.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait