#jurnalis

Konferta ke-IX AJI Bandar Lampung Pilih Ketua dan Sekretaris

Konferta ke-IX AJI Bandar Lampung Pilih Ketua dan Sekretaris
Konferta ke IX AJI Bandar Lampung dilaksankan besok, Sabtu 16 Juli 2022.


Bandar Lampung (lampost.co) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung akan menggelar konferensi kota (Konferta) ke-IX, di aula Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Gulak Galik, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Sabtu, 16 Juli 2022. 

Ketua Panitia Konferta ke-IX AJI Bandar Lampung, M Yoga Nugroho, mengatakan konferta sebagai kekuasaan tertinggi AJI Kota yang diselenggarakan tiga tahun sekali. Tugas dan kewenangan konferta antara lain memilih dan menetapkan ketua dan sekretaris AJI Kota.

Kemudian menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban ketua dan sekretaris AJI Kota dan menetapkan pokok-pokok program kerja AJI Kota. 

“Pengambilan keputusan dalam konferensi itu berdasarkan mufakat dan/atau suara terbanyak melalui pemungutan suara,” kata Yoga, Kamis, 15 Juli 2022. 

Dia melanjutkan, peserta konferta seluruh anggota AJI Bandar Lampung. Mereka yang memiliki hak suara, baik menanggapi laporan pertanggungjawaban maupun memilih ketua dan sekretaris. Nantinya, konferta akan dihadiri Pengurus Nasional AJI Indonesia. 

“Seluruh anggota AJI Bandar Lampung diharapkan menghadiri konferta. Sebab, banyak yang akan dibahas soal keorganisasian, baik internal maupun eksternal,” ujarnya. 

Ia menambahkan AJI Bandar Lampung berdiri pada 31 Maret 2001. Selama 21 tahun itu, AJI secara kontinu meningkatkan kapasitas jurnalis melalui berbagai medium, di antaranya pelatihan dan workshop.

"AJI juga melakukan advokasi dan pembelaan terhadap wartawan yang mengalami intimidasi serta kekerasan," ujarnya. 

Secara nasional, AJI memiliki kepedulian pada tiga isu utama, yaitu perjuangan mempertahankan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme, dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis.

Organisasi yang sempat dilarang di masa orde baru itu juga menolak dana APBN dan APBD dengan berbagai pertimbangan. AJI pun selektif dalam hal pendanaan dari lembaga nonpemerintah. 

Setidaknya lembaga tersebut tidak berindikasi tersangkut kasus korupsi, pelanggaran HAM, kejahatan lingkungan, dan pelanggaran perburuhan.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait