RelaksasiKreditojekonline

Komunitas Ojek Online Keluhkan Sulit Ajukan Relaksasi Kredit

Komunitas Ojek Online Keluhkan Sulit Ajukan Relaksasi Kredit
Perwakilan komunitas ojek online di Kota Malang, Jawa Timur, melakukan audiensi dengan Wali Kota Malang, Sutiaji, di ruang rapat Wali Kota Malang, Jumat, 22 Mei 2020. Dokumentasi /istimewa


Malang (Lampost.co) -- Komunitas ojek online di Kota Malang, Jawa Timur, melakukan audiensi dengan Wali Kota Malang, Sutiaji, di ruang rapat Wali Kota Malang. Mereka mengeluhkan sulitnya pengajuan relaksasi kredit akibat pandemi covid-19 ke leasing atau bank.

"Ini menjadi masa sulit bagi kami. Selain pendapatan yang menurun, kami dihadapkan pada angsuran yang tidak memberikan ruang keringanan," kata M Tahir Bugis, Juru Bicara Komunitas Sahabat Grab di Malang, Jumat, 22 Mei 2020.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. POJK itu menjadi landasan bagi bank maupun perusahaan pembiayaan untuk melakukan relaksasi pinjaman bagi debitur UMKM penerima kredit atau pembiayaan.

"Namun, apa yang dijanjikan dalam kebijakan relaksasi tidak kami dapatkan, justru semakin dipersulit. Info keringanan bunga atau kelonggaran angsuran, tidak terjadi di lapangan. Yang ada bunga justru ditambahkan, dan angsuran diminta dibayarkan di depan," keluh Tahir.

Sementara Wali Kota Malang, Sutiaji, mengungkapkan bahwa yang diutarakan perwakilan dari komunitas ojek online itu harusnya tidak boleh terjadi. Apalagi hal itu berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan bersifat mengikat.

"Jadi kalau ada lembaga jasa keuangan, apakah itu lembaga leasing atau bank, yang tidak patuh, apalagi bermain main yang justru membebani dan memperberat nasabah, maka patut diperingatkan dan diberi sanksi," tegasnya.

Sutiaji pun mengaku bakal segera berkoordinasi dengan pihak OJK Malang untuk mengatasi fakta di lapangan tersebut. Sebab, menurutnya, kenyataan di lapangan seperti ini, tidak boleh dibiarkan.

"Ini saya minta kepada koordinator atau perwakilan komunitas untuk segera memberi data lengkap terkait mekanisme angsuran yang dinilai membebani, modusnya seperti apa dan tentu lembaganya mana saja. Bahan ini yang segera saya komunikasikan dan koordinasikan ke OJK, agar ada langkah penanganan segera," pungkas Sutiaji.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait