#kekerasanseksual

Komnas Perempuan Dukung Komitmen DPR Sahkan RUU TPKS

Komnas Perempuan Dukung Komitmen DPR Sahkan RUU TPKS
Ilustrasi diunduh Sabtu, 9 April 2022. (Foto: Medcom.id)


Jakarta (Lampost.co) -- Komnas Perempuan mendukung komitmen DPR membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Pembahasan hingga pengesahaan pada paripurna yang digelar Kamis, 14 April 2022, bakal dikawal.
 
"Komnas Perempuan menyerukan agar semua elemen terus mengawal untuk memastikan pengesahan RUU TPKS sesuai komitmen tersebut," kata Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriyani melalui siaran pers, Jakarta, Sabtu, 9 April 2022.
 
Sebanyak enam elemen kunci yang menjadi dasar pemikiran payung hukum yang komprehensif dinilai sudah tercermin pada muatan RUU TPKS hasil rumusan panitia kerja. RUU TPKS telah mengatur antara lain tindak pidana kekerasan seksual dan pemidanaan (sanksi dan tindakan).

Termasuk, hukum acara khusus yang menghadirkan terobosan hukum acara yang mengatasi hambatan keadilan bagi korban mulai dari restitusi, dana bantuan korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan; serta penjabaran dan kepastian pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan melalui kerangka layanan terpadu.
 
Pada tindak pidana kekerasan seksual, kata Andi, RUU TPKS mengatur perbuatan kekerasan seksual yang sebelumnya bukan tindak pidana atau baru diatur secara parsial, yaitu tindak pidana pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

RUU TPKS juga mengakui tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang lainnya yang karenanya hukum acara dan pemenuhan hak korban mengacu pada RUU TPKS. Komnas Perempuan berpendapat usulan penguatan rumusan hasil Baleg tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pengesahan RUU TPKS.
 
"Ini adalah sikap Komnas Perempuan sedari awal mengenai beberapa catatan penguatan hasil rumusan baik dari Komnas Perempuan maupun elemen masyarakat sipil. Termasuk di dalamnya adalah catatan untuk sebaiknya memastikan pengaturan perkosaan dan pemaksaan hubungan seksual dimuat secara lebih rinci di RUU TPKS daripada menunggu pembahasan RKUHP," katanya.
 
Tak hanya pada pengesahan, Komnas Perempuan akan terus mendukung upaya implementasi UU TPKS dalam perumusan peraturan turunan. 

"Juga dengan menjalankan mandat pemantauan dalam UU TPKS sebagai mekanisme yang integral untuk memastikan daya guna dari payung hukum yang telah lama dinanti oleh korban kekerasan seksual dan masyarakat luas ini," kata dia.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait