#KPK#BERITANASIONAL

Komnas HAM Diminta Bijak Gunakan Kewenangan soal Pemanggilan Bos KPK

Komnas HAM Diminta Bijak Gunakan Kewenangan soal Pemanggilan Bos KPK
Komunikolog Emrus Sihombing. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta bijak menggunakan kewenangan yang dimiliki. Termasuk pemanggilan dalam menindaklanjuti laporan yang diterima.
 
"Seorang pejabat negara bijak melihat persoalan. Jangan karena itu sesuatu wewenangnya lalu digunakan," kata komunikolog Emrus Sihombing pada program Newsmaker bertemakan Heboh Bos KPK Dipanggil Komnas HAM yang dikutip dari akun YouTube Medcom.id, Sabtu, 12 Juni 2021.
 
Dia menganalogikan mahasiswa tidak boleh masuk kelas bila terlambat 15 menit. Mahasiswa tersebut tetap tak boleh masuk kelas meski alasan keterlambatan bisa diterima.

"Keterlambatannya itu karena dia menolong orang di jalan karena kecelakaan. Saya katakan tidak boleh masuk tidak bisa begitu. Artinya harus bijak," tutur dia.
 
Emrus menyebut panggilan Komnas HAM wajib dipenuhi KPK. Hal itu merupakan amanat Pasal 94 Undang Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
 
Namun, aturan itu tak bisa digunakan begitu saja. Komnas HAM mesti melakukan kajian mendalam agar dasar pemanggilan tepat.
 
"Supaya persoalan itu diangkat atas dasar hakikat persoalan bukan karena semata muncul ke permukaan," ujar dia.
 
Emrus menyebut Komnas HAM belum sekalipun menyampaikan pernyataan telah mendalami laporan 75 pegawai KPK tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Komnas HAM langsung mengeluarkan pernyataan bakal memanggil komisioner KPK.
 
"(Yang ada hanya) laporan lalu kami (Komnas HAM) panggil para pihak yang terkait seolah-olah untuk konfirmasi," ujar dia.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait